Diotaki WN China, Polisi Bongkar Pinjaman Online Ilegal yang Sedot Data Nasabah

by -
Ilustrasi penangkapan/Shutterstock

METROPOLITAN.id – Jajaran Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri membongkar pinjaman online (Pinjol) ilegal Rp Cepat. Pinjol ini diotaki oleh warga negara (WN) China dan mengambil data pribadi penggunanya secara ilegal.

Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Ma’mun mengatakan, para pelaku menggunakan aplikasi canggih asal China untuk melancarkan aksinya.

“Kalau soal teknologi luar biasa sekali memang ya teknologi dari negara tetangga kita itu (China). Aplikasinya ini enggak hanya untuk mendaftar orang, tapi juga sudah nyedot dan bisa ngambil data yang ada di nomor-nomor yang dia mau,” kata Ma’mun seperti dilansir Pojoksatu (Jawa Pos Group), Jumat (18/6).

Baca Juga  Tol Bawen-Salatiga Bisa Dilalui Pemudik Sampai Malam Hari

Ma’mun menerangkan cara mereka mengambil data secara ilegal dengan metode pemalsuan data telekomunikasi.

Data di dalam HP dan daftar kontak pengguna disedot oleh mereka. Kebanyakan, kerabat atau keluarga pengguna yang banyak ditagih oleh pinjol tersebut karena telah mengambil data penggunanya.

“Misalnya, si A telah melakukan pinjaman di sini, bahkan ada yang lebih kasar lagi yang sedang kami selidiki lebih jauh, sudah fitnah sifatnya dan ini lebih meresahkan,” terangnya.

Ma’mun mencontohkan, pinjol ini biasanya mengedit foto nasabah yang telat bayar dan memposting ke medsos dengan mengatakan si nasabah membawa lari uang perusahaan. Tak hanya itu, mereka juga mengirimi gambar-gambar tidak senonoh untuk mengintimidasi nasabah yang telat bayar.

Baca Juga  Maret Ini Kota Bogor Mulai Buang Sampah ke TPPAS Nambo, Jatahnya 10 Ton per Hari

Atas kasus ini, polisi menetapkan lima tersangka berinisial EDP, BT, ACJ, SS dan MRK. Mereka merupakan pelaku lapangan yang bertugas sebagai penagih utang para nasabah atau debt collector.

Selain itu, terdapat dua tersangka lain yang merupakan WN China berinisial XW dan GK. Mereka masih buron dan penyidik telah mengajukan pencegahan ke luar negeri ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selanjutnya, para tersangka dijerat Pasal 30 Jo Pasal 46 dan/atau Pasal 32 Jo Pasal 48 UU 19/2016 Tentang ITE dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mereka juga dijerat dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 10 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (JawaPos.com/fin)

Baca Juga  Polisi Obok-obok Kos-kosan Mesum

Leave a Reply

Your email address will not be published.