Imbas Pajak Jasa Pendidikan, Biaya Tambah Tinggi Sekolah makin Susah

by -

Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Perubahannya yakni akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada jasa pendidikan. Padahal, sebelumnya, jasa pendidikan seperti sekolah tidak dikenakan pajak karena masuk kategori jasa bebas PPN.

DALAM Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Peru­bahan Kelima atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 4A, jasa pendidi­kan dihapus dari jasa yang tidak dikenai PPN.

Artinya, lembaga pendidikan akan dikenai pajak. Kecuali, jasa keagamaan, meliputi jasa yang diberikan pencera­mah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan iba­dah keagamaan yang disel­enggarakan rumah ibadah.

Secara logika, tentunya jasa pendidikan yang sebelumnya tidak dipungut pajak, lalu dikenakan pajak, maka akan membuat biaya sekolah yang selama ini dibayarkan masy­arakat jadi meningkat.

Misal, sebelumnya orang tua membayar uang sekolah se­besar Rp500 ribu per semester tanpa pajak. Lalu dengan di­kenakan PPN, misal 5 persen, maka biaya yang dibayarkan menjadi Rp525 ribu per bulan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai rencana kenaikan tarif PPN untuk jasa pendidikan atau sekolah bertentangan dengan fokus pemerintah memper­baiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pengenaan pajak ini pun akan mencekik biaya pendidikan, khususnya masyarakat ke bawah.

Jasa pendidikan yang akan kena PPN sangat luas, meli­puti jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendi­dikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pen­didikan akademik, dan pen­didikan profesional plus jasa pendidikan di luar sekolah.

”Akibatnya, biaya pendidikan semakin sulit dijangkau ma­syarakat kelas bawah,” kata Bhima.

Bhima menekankan, di ba­nyak negara, PPN pendidikan itu dikecualikan. Ia pun menga­ku heran dengan kebijakan pemerintah yang justru ingin mengenakan tarif PPN ke­pada pendidikan atau sekolah di Indonesia. Jika memang dasarnya pengenaan PPN ini sekadar kejar-kejaran soal pe­nerimaan pajak jangka pendek maka sangat tidak tepat.

”Pemerintah sepertinya tidak paham filosofi pembuatan aturan PPN kenapa pendidi­kan harus dikecualikan,” te­gasnya.

Bhima melanjutkan, penge­naan tarif PPN di sektor pen­didikan sama saja membuat beban masyarakat miskin. Ibarat jatuh tertimpa tangga. Sudah kena PPN sembako, subsidi listrik mau dicabut, sekarang pemerintah justru mau kejar PPN sekolah.

”Padahal, biaya pendidikan kontribusinya 1,9 persen dari garis kemiskinan di per­kotaan dan 1,18 persen dari garis kemiskinan di perdesa­an,” ujarnya.

Ia pun khawatir jika tarif PPN itu dikenakan, yang terjadi adalah masyarakat akan men­gurangi belanja pendidikan. Misalnya yang habis sekolah ada les tambahan karena kena PPN jadi batal lesnya.

”Bagaimana keluarga misk­in keluar dari rantai kemisk­inan kalau begini caranya. Bahkan pemerintah harus tanggung jawab kalau ada pelajar yang putus sekolah setelah kebijakan PPN disa­hkan,” keluhnya.

Ini pula dikritisi Ketua Ko­misi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda. Ia menilai rencana itu akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyeleng­garaan pendidikan di Indo­nesia. Salah satunya, berdam­pak pada biaya pendidikan yang semakin mahal.

“Pengenaan PPN ini berpo­tensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan. Karena pajak ini oleh lembaga pendidikan akan dibebankan kepada wali murid. Biaya pendidikan akan menjadi tinggi,” kata Huda kepada wartawan, Ka­mis (10/6). Sebagai ketua ko­misi yang membidangi pen­didikan, Huda mengaku me­mahami pemerintah beru­saha memperluas basis objek pajak di Tanah Air untuk pe­ningkatan pendapatan ne­gara. Namun, ia mewanti-wanti pemerintah agar berha­ti-hati memasukkan pendidi­kan sebagai objek pajak.

“Kami memahami jika 85 persen pendapatan negara tergantung pada sektor pajak. Kendati demikian, pemerin­tah harusnya berhati-hati untuk memasukkan sektor pendidikan sebagai objek pajak,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Permu­syawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Sya­rief Hasan, pun mendesak pemerintah meninjau kem­bali rencana kenaikan tarif PPN. Pasalnya, kenaikan PPN dinilai tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Syarief Hasan menilai ren­cana kenaikan tarif PPN kon­traproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah membuat ke­bijakan pemulihan ekonomi, tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako, serta biaya masuk sekolah,” ungkap Syarief Hasan.

Meski banjir kritikan, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengata­kan bahwa prinsip perluasan objek pajak yang menyasar pendidikan adalah keadilan.

Ia menjelaskan untuk seko­lah yang selama ini biaya pendidikannya mendapat tanggungan dari pemerintah, saat pajak dikenakan, maka bisa saja biaya sekolahnya juga tak naik karena masuk biaya yang ditanggung pe­merintah.

”Kalau yang seperti ini kan nirlaba atau subsidi, jadi tidak dikenai PPN. Jadi sasarannya lebih kepada yang segmennya konsumen mampu, termasuk pendidikan nonsekolah,” je­lasnya.

Yustinus memberi sinyal bahwa dampaknya nanti akan bergantung pada masing-masing penyelenggara pendidikan.”Terserah mereka saja. Kalau biaya naik dan kompetitif, ya bisa jadi kon­sumen pindah ke sekolah lain. Jadi ini malah sehat bagi biaya yang lebih kompetitif. Tapi intinya menjadi lebih adil kan?” tegasnya.

Lepas dari apakah biaya sekolah akan naik atau tidak, Yustinus menekankan dasar rencana pengenaan PPN se­kolah adalah untuk keadilan.

”Bukan soal potensi (pa­jaknya, red), tapi fairness (keadilan, red),” imbuhnya.

Keadilan ini, lanjutnya, bisa diberikan dengan mengena­kan pajak kepada masyarakat yang sebenarnya mampu. Sehingga tidak perlu menda­pat pembebasan PPN.

”Dua anak SMA, satu di se­kolah negeri, satu di sekolah swasta yang mahal, keduanya tidak kena PPN saat ini kan?” ujarnya.

”Padahal, konsumennya punya kemampuan ekonomi yang berbeda. Penyelenggara yang memungut biaya cukup mahal mestinya juga mampu,” imbuhnya. (de/jp/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *