Imbas Puluhan ASN Kota Bogor Terpapar Covid-19, Pemkot Bogor Batasi Perjalanan Dinas

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memutuskan membatasi perjalanan dinas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada dijajarannya. Hal itu dilakukan menyusul terungkapnya puluhan ASN di lingkungan Pemkot Bogor yang terpapar Covid-19.

Kepastian itu disampaikan langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. “Pastilah ya dilakukan pembatasan,” kata Dedie saat ditemui di lingkungan Balaikota Bogor, Selasa (22/6).

Untuk itu, menurutnya, bagi ASN Kota Bogor yang mendapatkan undangan ke luar kota, sebaiknya pertemuan dilakukan secara daring.

“Kita juga menyesuaikan dengan apa yang dilakukan di tempat lain, jadi kita saling berkomunikasi ya seperti misalkan undangan-undangan itu dititik beratkan kepada daring,” ucapnya.

Baca Juga  Tahun Ini 75 Bus Konversi Angkot Mengaspal di Kota Bogor

Tak hanya itu, ditambahkan Dedie, berdasarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Bogor yang menyesuaikan dengan SE dari Menko Perekonomian, pihaknya akan melakukan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemkot Bogor.

“Kita akan melakukan WFH, itu yang akan kita lakukan. Saya mendengar sejauh ini adalah pemberlakuan 75 persen WFH,” tandasnya.

Sebelumnya, lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bogor rupanya tidak hanya pada klaster perumahan atau lembaga pendidikan, tapi juga sudah menyebar di lingkungan pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Dari informasi yang dihimpun Metropolitan.id, hingga Selasa (22/6) siang, tak kurang dari 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bogor dikabarkan terpapar Covid-19.

Baca Juga  Ini Tugas Khusus Dedie A Rachim

Rinciannya, 5 orang dari Inspektorat, lalu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) masing-masing 3 orang.

Kemudian, 2 orang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Hukum Setda Kota Bogor, Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masing-masing satu orang. (rez)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *