Ini Solusi Lain Jika Jalur Puncak II Ingin Terealisasi

by -
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. (Foto: Arifin/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Pembangunan Jalur Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak II dikabarkan tak masuk dalam program pemerintah pusat atau Kementerian PUPR di tahun 2022.

Pembangunan jalur yang ditaksir membutuhkan anggaran hingga Rp1,2 triliun ini otomatis tak akan bisa terealisasi pada 2022 mendatang.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, dengan anggaran sebesar itu, memang sulit merealisasikan pembangunan Jalur Puncak II.

APBD Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat pun ditaksir tak akan sanggup jika pembangunan jalur tersebut harus dibiayai APBD tanpa ada intervensi pusat.

“Kalau pemerintah pusat atau kementerian belum menganggarkan maka akan sulit terealisasi. Sebab, APBD Kabupaten Bogor dan Provinsi Jabar pun rasanya tak kuat mendanai pembangunan itu,” kata Iwan, Kamis (10/6).

Baca Juga  Tarik Ulur Proyek Puncak 2, Pengamat: Kalau Pusat nggak Mau, Gandeng saja Swasta

Menurutnya, ada opsi lain jika ingin pembangunan jalur Puncak II tetap terealisasi tanpa membebani pemerintah pusat. Caranya adalah dengan sistem gotong royong bersama pengusaha yang berada di sepanjang jalur Puncak II.

“Pengusaha sudah menghibahkan tanah, kalau memang jalur ini mau segera dibangun tanpa intervensi pusat, salah satu opsinya ya gotong royong. Jadi pengusaha di jalur itu bersama-sama membangun. Misal dia dilintasi jalur itu, ya dia ikut bangun di jalur yang dekat dengan tanahnya,” ujarnya.

Meski demikian, opsi ini juga baru sebatas idenya. Perlu duduk bersama semua pihak untuk mencari solusi agar pembangunan bisa terealisasi.

“Itu baru opsi, belum sampai pada pembahasan juga. Intinya kita akan coba upayakan cari solusi terbaik,” terang Iwan. (fin)

Baca Juga  Tarik Ulur Proyek Puncak 2, Pengamat: Kalau Pusat nggak Mau, Gandeng saja Swasta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *