Menuju PPKM Darurat, Jalur SSA Ditutup

by -

METROPOLITAN – Pemerintah segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang dikabarkan akan dimulai pada 2 Juli 2021 mendatang. Hal itu berdasarkan dokumen yang diterima JawaPos.com.

Dalam dokumen tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pand­jaitan akan menjadi koordinator pelaksanaan program ini pada wi­layah Jawa-Bali. Penerapan da­lam PPKM Darurat tersebut ter­dapat beberapa hal, selain protokol keseha­tan Covid-19 yang lebih diperketat. Di antaranya, jam operasional pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 17:00 waktu setempat, dengan pem­batasan pengunjung paling banyak 25 persen kapasitas dengan protokol kesehatan. ­

Wakil Wali Kota Bogor De­die A Rachim mengaku sepa­kat apabila pemerintah pusat menerapkan kebijakan PPKM Darurat saat ini. Hal itu di­ungkapkan dengan harapan kebijakan ini mampu men­ekan kasus penularan Covid-19 di Kota Bogor.

Dedie mengaku bukan tan­pa sebab mendukung wacana penetapan PPKM Darurat ini. Sebab, saat ini saja, kondisi di Kota Bogor sangat darurat terkait penularan Covid-19. Di mana, angka keterisian tempat tidur atau Bed Oc­cupancy Rate (BOR) cukup tinggi.

Untuk itu, perlu ada langkah-langkah lain yang harus di­ambil pemerintah pusat untuk menekan kasus penularan Covid-19. Khususnya, kebi­jakan yang bisa membatasi mobilitas masyarakat di la­pangan.

“Hal-hal lain ini yang harus diatur sedemikian rupa, se­hingga kita bisa menurunkan tingkat risiko yang ada se­perti yang sekarang terjadi,” kata Dedie.

Baca Juga  Selama PPKM Bogor, Mobilitas Masyarakat Turun 80 Persen

Soal pembatasan masuk perkantoran, pendidikan, dan lainnya yang bakal diterapkan 100 Work From Home (WFH) dalam PPKM Darurat, jelas Dedie, sebenarnya Kota Bogor sudah terlebih dahulu mene­rapkannya. Salah satunya menetapkan WFH 100 persen di lingkup Balai Kota Bogor.

“Untuk Kota Bogor sebenar­nya sudah untuk itu. Khusus­nya di lingkup balai kota. Nah, sekarang untuk implemen­tasi di lingkungan yang lain, itu harus didorong pusat agar ada kesesuaian,” ujarnya.

“(Kemudian juga, red) Jadi jangan sampai misalkan hanya satu daerah saja yang dilaku­kan pengetatan tapi daerah lain tidak. Mudah-mudahan instruksi ini bisa menekan angka penularan yang besar, dan kita menyelamatkan ma­syarakat dari wabah dengan maksimal,” sambungnya.

Meski demikian, tambah Dedie, sampai saat ini acuan kebijakan PPKM Darurat be­lum diputuskan. Sehingga, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu instruksi dari pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya kami akan mengikuti apa pun petunjuk teknis dari pusat dalam PPKM Mikro. Ke depan, kami masih menunggu apa-apa saja pe­tunjuk teknis dan pelaksana­annya. Dan kita akan sesuai­kan dengan kondisi yang ada di Kota Bogor,” ungkapnya.

Menyusul kebijakan yang segera diterapkan pusat, Sa­tuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bogor memberlakukan penutupan jalur di sebagian ruas Sistem Satu Arah (SSA) yang ada di sekitar Istana Bo­gor. Kegiatan yang bertujuan mencegah mobilitas warga itu mulai berlaku sejak Se­lasa (29/6).

Baca Juga  Bogor Sedang Tidak Baik-baik Saja, Tindakan Tegas Diberlakukan

”Jadi untuk penyekatan kami akan berlakukan dari mulai pukul 21:00 hingga 24:00 WIB. Berlangsung selama satu pekan sejak hari ini (ke­marin, red),” kata Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Su­satyo Purnomo Condro.

Ia menjelaskan tahap per­tama penutupan jalan terse­but dilakukan di dua jalur. Yakni di jalur SSA depan SMAN 1 Kota Bogor dan Jalan Jen­deral Sudirman, tepatnya di Bundaran Air Mancur.

”Jadi dengan melonjaknya angka Covid-19 di Kota Bogor, maka jajaran Satgas Covid-19 Kota Bogor mulai member­lakukan penutupan atau pem­batasan mobilitas setengah dari lingkar SSA ini,” ujarnya.

”Mulai ruas dari arah Jalan Muslihat itu sudah kita alihkan semua ke sana dan termasuk juga Jalan Sudirman,” lanjut­nya.

Tak hanya di dua lokasi ter­sebut, sambungnya, Satgas Covid-19 Kota Bogor juga akan memberlakukan pembatasan mobilitas di tempat lain, dengan jumlah keseluruhan mencapai sepuluh titik.

”(Dengan penyekatan ini, red) Kami berharap masyara­kat tetap di rumah apabila tidak ada kondisi yang emer­gency. Istirahat di rumah untuk menambah imunitas,” imbaunya.

”Dan kami juga mengatur terkait pembatasan penum­pang kendaraan angkutan umum itu hanya 50 persen, dan akan kami perketat,” te­gasnya.

Baca Juga  Desa Lemahduhur Terfavorit Penerapan PPKM Skala Mikro

”Sehingga hari ini kami akan sosialisasikan dan besok akan mulai berlaku pembatasan untuk di ring satu di SSA ini, dan juga penyangga-penyang­ga dari SSA yaitu Jalan Paja­jaran dan Sudirman,” beber­nya.

Soal kendaraan yang bersi­fat emergency, tuturnya, tetap diizinkan melintas. Terkhu­sus bagi kendaraan-kendar­aan yang akan menuju rumah sakit si seputaran SSA, ter­masuk kendaraan-kendaraan yang akan digunakan untuk bekerja.

”Termasuk ojek online ma­sih bisa. Kami tetap mengacu pada aturan Kemendagri da­lam hal PPKM Mikro hanya boleh makan di tempat sam­pai pukul 20:00 WIB. Selebih­nya adalah lewat pesanan-pesanan online,” terangnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya menga­ku keputusan ini diambil ka­rena Kota Bogor dalam kon­disi darurat. Sehingga, ia meminta warga Kota Bogor tetap di rumah jika tidak ada urusan mendesak.

”Penyekatan dan pengalihan arus ini targetnya adalah agar warga membatasi mobilitas. Kecuali yang darurat, emer­gency, dan mencari nafkah dan lain-lain,”

”Rumah sakit penuh, korban terus berjatuhan, tingkat ke­matian terus naik, kondisinya tidak biasa saja, darurat. Ka­pasitas bagaimanapun terba­tas, jadi semuanya berpulang kepada diri. Jadi tolong ba­tasi dan sadari bahwa kon­disinya adalah darurat,” tan­dasnya. (rez/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.