Perda RTRW dan RDTR Bakal Digarap Kementerian ATR, Bupati Bogor: Saya Belum Terima Laporan

by -

METROPOLITAN-.id – Kurang dari 30 hari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus segera menyelesaikan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan aturan soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebab Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan mengambil alih pembahasannya jika Pemkab tidak menyelesaikan dalam waktu dekat.

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku belum menerima laporan persoalan Perda RTRW yang akan diambil alih pembahasannya oleh Kementerian ATR jika hingga 11Juli kedua aturan tersebut belum diterbitkan oleh Pemkab Bogor.

“Nanti kita bahas itu karena saya tidak hadir dalam pembahasannya yah. Yang hadir hanya beberapa dinas terkait, mungkin besok mereka laporannya,” kata dia kepada Metropolitan, Minggu (13/6).

Baca Juga  O2SN Jadi Ajang Lahirkan Atlet Potensial

Ade Yasin mengaku jika pembahasan RTRW sangat penting bagi Pemkab Bogor. Mengingat dalam Perda tersebut akan mengatur soal kebijakan pembangunan serta tata kelola wilayah di Kabupaten Bogor.

Sementara terkait RDTR, Ade Yasin mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah merancang aturan tersebut untuk beberapa wilayah, meskipun saat ini baru satu kecamatan yang telah memiliki RDTR.

“RDTR sekarang regulasinya bukan Perda melainkan lewat Perbub (Peraturan Bupati,red,) mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat ini,” paparnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Almuharrom mengungkapkan dengan tidak adanya Perda RTRW, RDTR, pengelolaan PSU dan lainnya maka akan menghambat laju investasi dan pembangunan di Kabupaten Bogor.

Baca Juga  Kabar Baik, Kabupaten Bogor Keluar dari Zona Merah Covid-19

“Ini tidak main-main dan harus menjadi catatan Pemkab Bogor juga. Karena kalau kajiannya dilakukan di pusat apakah dapat menyesuiakan dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi peringatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Karena jika Perda RTRW tidak diterbitkan hingga 11 Juli 2021, maka perencanaan tata ruang Kabupaten Bogor akan diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Bukan hanya Perda RTRW tetapi soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akan ditarik oleh Kementerian ATR jika Pemkab Bogor tidak menerbitkannya dalam waktu dekat ini,” kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda. (mam)

Baca Juga  Satgas Covid-19 Jabar Belum Setujui Revisi Target Vaksinasi di Kabupaten Bogor

Leave a Reply

Your email address will not be published.