PNS Kota 100% WFH, Kabupaten 75%

by -

METROPOLITAN – Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus bertambah. Dari laporan yang diterima, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut hingga Senin (28/7) sudah ada sekitar 42 pegawai lingkup Pemkot Bogor yang terpapar Covid-19. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun diminta kerja dari rumah alias Work From Home (WFH) mu­lai hari ini. ­

Sejumlah PNS di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Bogor terpapar Covid-19. “Hari ini ada laporan (penam­bahan kasus dari, red) BUMD dan beberapa dinas. Jadi me­mang semakin banyak. Total sekitar 42 orang sekarang, setelah sebelumnya 26 orang,” katanya kepada awak media, Senin (28/6).

Sehingga, dari data yang ia terima secara lisan, ada penam­bahan sekitar 15–16 orang. Tak aneh, Pemkot Bogor mengambil langkah untuk pemberlakuan 100 persen WFH bagi ASN di lingkungan Pemkot Bogor mulai Selasa (29/6) hingga satu pekan ke depan.

“Saya minta semua untuk jaga kesehatan. Prokes (pro­tokol kesehatan, red)-nya, karena kita garda terdepan. Saya juga minta disiapkan konsep WFH 100 persen. Mu­lai besok sampai satu minggu ke depan, 100 persen ASN di Kota Bogor itu WFH,” tegas Bima usai melantik ratusan pejabat Pemkot Bogor di ka­wasan Jalan R3, Kecamatan Bogor Timur, Senin (28/6).

Baca Juga  Pensiun, Ciawi Kekurangan 200 Tenaga Pendidik

Kebijakan bekerja dari rumah berlaku untuk semua, kecua­li dinas-dinas yang langsung bersentuhan dengan pelayanan mendasar sehari-hari. “Pe­layanan sampah, tidak mungkin berhenti. Bencana darurat, harus selalu standby. Kemu­dian juga untuk Dinas Kese­hatan (Dinkes), petugas la­pangan Dinas Perhubungan (Dishub). Ini harus selalu. Tapi yang lain, semuanya WFH,” ujarnya.

Ia juga menegaskan aturan ini bukan berarti liburan dan boleh keluar rumah seenaknya. Kecuali ada hal mendesak dan semua harus ada laporannya. “Ini bukan liburan. Yang di rumah tidak boleh keluar, ke­cuali ada hal mendesak. Dan semua laporan. Setiap dinas menunjuk piket. Jadi ada piket monitor koordinasi, karena koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, harus terus jalan,” pintanya.

Ia menjelaskan ada tiga ala­san mengapa kebijakan itu diambil. Pertama, untuk men­ghindari penularan di lingka­ran ASN. Sebab, ASN meru­pakan garda terdepan. “Kalau ASN rontok, siapa yang me­layani warga?” katanya.

Kedua, mengurangi mobili­tas di Kota Bogor. Artinya, kalau Balai Kota Bogor dan kantor lain tidak ada aktivitas, maka mobilitas warga berku­rang. “Ketiga, kita berikan contoh. Kita mulai dari balai kota. Kita mulai dari pemerin­tah kota. Ini memang ke­wenangan yang bisa kita la­kukan. Menahan diri dan di rumah saja karena grafiknya naik. Maka di rumah saja,” imbuhnya.

Baca Juga  988 Pejabat Pemkot Bogor Kebagian Duit Pulsa Rp205 Juta Per Bulan

Sementara itu, Direktur Ut­ama Perumda Pasar Pakuan Jaya Muzakkir membenarkan adanya penambahan satu pe­gawai yang terpapar Covid-19, setelah pihaknya melakukan tes antigen kepada semua staf, kemarin pagi.

Ia menyebut bahwa satu ka­ryawannya yang terpapar di­duga berasal dari klaster kelu­arga. “Iya, tadi pagi (kemarin, red) kita (tes, red) antigen semua staf. Ada penambahan satu positif, tapi dari keluar­ganya,” bebernya.

Meski begitu, Perumda Pasar Pakuan Jaya sendiri tidak akan menerapkan WFH penuh ke­pada para karyawannya. Baik di kantor pusat maupun unit pasar.

“Memang Pak Wali bilang 100 persen WFH. Tapi tetap ada pengecualian beberapa dinas untuk pelayan publik. Tetap aktif tapi terbatas. Mis­al Dinkes, Satpol PP, Dishub, dan lainnya. Termasuk BUMD. Jadi kita atur sesuai kebutuhan tim di lapangan,” jelas Muzak­kir.

Senada dengan tetangganya, Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor. Pihaknya juga menerapkan kebijakan WFH, namun 75 persen untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga  Nurhayanti Bentuk Tim Pengawas PNS Kampanye

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, penularan Co­vid-19 terjadi bukan hanya kepada warga sipil saja. Se­jumlah ASN pun banyak yang terpapar, sehingga perlu ada tindakan cepat yang diambil Pemkab Bogor.

“Mulai hari ini (kemarin, red) sudah diterapkan WFH ka­rena ada beberapa dinas yang menjadi klaster. Hari ini juga kita swab antigen bagi ASN yang bertugas di setda,” terang­nya, Senin (28/6).

Dengan meningkatnya jum­lah pasien Covid-19, ia me­minta seluruh ASN ikut men­jalani swab test. Sehingga dengan begitu ada kepastian bagi ASN bahwa lingkungan sekitarnya aman atau tidak.

Sebelumnya, melalui In­struksi Bupati Bogor Nomor 843/443-TUK tentang Pemba­tasan Pelayanan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Pemkab Bogor, meminta se­jumlah dinas menerapkan WFH 75 persen.

Sementara bagi perkantoran yang pegawainya terpapar Covid-19 mengalami pening­katan secara signifikan, dapat melakukan WFH 100 persen. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Bogor mencatat ada 91 ASN di lingkungan Pemkab Bogor yang terkon­firmasi positif Covid-19 hing­ga Kamis (24/6). Beberapa kantor dinas pun menjadi klaster penularan Covid-19. Seperti Bappedalitbang, Bap­penda, DPMPTSP, dan DPKPP. (mam/ryn/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *