Sepakat Pemerintah Pusat Terapkan PPKM Darurat, Dedie: Semoga Mampu Tekan Covid-19 di Bogor

by -

METROPOLITAN.id – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengaku sepakat apabila Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini. Hal itu diungkapkan dengan harapan kebijakan ini mampu menekan kasus penularan Covid-19 di Kota Bogor.

Menurut Dedie, bukan tanpa sebab ia mendukung wacana penetapan PPKM Darurat ini. Karena saat ini saja, kondisi di Kota Bogor memang sangat darurat terkait penularan Covid-19. Di mana, angka Bed Occupancy Rate (BOR) cukup tinggi.

Untuk itu, perlu ada langkah-langkah lain yang harus diambil Pemerintah Pusat untuk bisa menekan kasus penularan Covid-19. Khususnya kebijakan yang bisa membatasi mobilitas masyarakat di lapangan.

Baca Juga  Bogor Sedang Tidak Baik-baik Saja, Tindakan Tegas Diberlakukan

“Hal-hal lain ini yang harus diatur sedemikian rupa, sehingga kita bisa menurunkan tingkat resiko yang ada seperti yang sekarang terjadi,” kata Dedie.

Soal pembatasan masuk perkantoran, pendidikan dan lainnya yang bakal diterapkan 100 Work From Home (WFH) dalam PPKM Darurat, dijelaskan Dedie, sebenarnya Kota Bogor sudah terlebih dahulu menerapkannya. Salah satunya menetapkan WFH 100 persen di lingkup Balai Kota Bogor.

“Untuk Kota Bogor sebenarnya sudah untuk itu. Khususnya di lingkup Balai Kota. Nah sekarang, untuk implementasi di lingkungan yang lain itu harus di dorong pusat agar ada kesusaian,” ucapnya.

“(Kemudian juga) jadi jangan sampai misalkan hanya satu daerah saja yang dilakukan pengetatan tapi daerah lain tidak. Mudah-mudahan intruksi ini bisa menekan angka penularan yang besar dan kita menyelamatkan masyarakat dari wabah dengan maksimal,” sambung dia.

Baca Juga  Pemkot Bogor Bakal Bangun Zona Bisnis di Galuga

Meski demikian, ditambahkan Dedie, sampai saat ini acuan kebijakan PPKM Darurat ini belum diputuskan. Sehingga pihaknya akan menunggu terlebih dahulu intruksi dari Pemerintah Pusat.

“Pada prinsipnya kami akan mengikuti apapun petunjuk teknis dari pusat dalam rangka PPKM Mikro, ke depan kami masih menunggu apa-apa saja petunjuk teknis dan pelaksanaannya dan kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Bogor,” ujarnya.

Untuk diketahui, beredar kabar pemerintah akan menerapkan PPKM mikro darurat dalam waktu dekat. Langkah itu diambil menyusul tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia beberapa waktu belakangan.

Namun demikian, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta masyarakat menanti informasi resmi dari pemerintah. (rez)

Baca Juga  Dewan 'Pelototi' Proyek PUPR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *