Serapan Anggaran Rendah Pemkab Bogor Salahkan Pusat

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih berusaha keras merealisasikan sejumlah program dan kegiatannya. Terlebih memasuki pertengahan tahun, sereapan anggaran Pemkab Bogor masih rendah dan dibawah 50 persen.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, rendahnya serapan anggaran di Kabupaten Bogor disebabkan banyak faktor. Ia pun terus melakukan evaluasi bersama dinas-dinas yang mempunyai anggaran besar agar segera merealisasikannya.

“Hari ini, Senin (6/7), ada bimtek bagi seluruh Kasubag Prolap kaitan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Karena untuk akselerasi percepatan peroses serapan anggaran. Hari ini khusus membahas tentang SIPD karena berdampak terhadap serapan anggaran,” ujarnya kepada Metropolitan, Senin (7/6) kemarin.

Menurutnya program SIPD itu mempunyai dampak besar kepada realisasi program dan kegiatan-kegiatan disetiap dinas. Apalagi, tak sedikit ASN di Kabupaten Bogor ini masih sungkan menggunakan SIPD tersebut.

Baca Juga  Jelang Musim Hujan, BPBD: Awas! Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bogor Rawan Bencana

“Kita belum terbiasa, karena ini program baru juga. Tidak hanya di Kabupaten Bogor tetapi hampir disemua daerah sama,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Ade Jaya mengungkapkan, adanya berbagai kebijakan dari pusat rupanya mempengaruhi serapan anggaran di daerah. Bahkan menurutnya saat ini serapan anggaran Kabupaten Bogor baru mencapai 24 persen.

“Sedangkan untuk belanja modalnya baru 5,8 persen. Karena ada proses pengadaan yang belum selesai, hal itu terhambat karena salah satu SIPD yang merupakan tahapan penata usahaan,” paparnya.

Tak hanya itu, Ade juga menjelaskan jika belanja yang dilakukan Pemkab Bogor banyak bersumber dari Pemerintah pusat sehingga ada proses yang harus ditempuhnya.

Baca Juga  Gerakan #2019 Prabowo Presiden Kalah Start?

“Ada mekanisme yang harus ditempuh sehingga karena tidak semuanya belanja itu dilakukan di daerah. Dan itu juga berpengaruh soal mekanisme pencairan dan penggunaan dana oleh pemda, karena transfer pusat dan provinsi,” sambung Ade.

Sebelumnya, beberapa pemerintah daerah masih ada yang belum membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya. Hal ini pun membuat Presiden Joko Widodo gatal untuk mengingatkan.

Apalagi dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo meminta agar instansi di pemerintah pusat maupun daerah segera membelanjakan uangnya. Mengingat saat ini pemerintah juga sedang fokus untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.