Tim Percepatan Pembangunan Genjot Program Prioritas Pemkab

by -

METROPOLITAN – Rendahnya serapan anggaran dan realisasi belanja daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan akselerasi percepatan. Melalui Tim Percepatan Pembangunan Strategis, Pemkab Bogor kini tengah menggenjot sejumlah program prioritas.

Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar, mengatakan, jika dibandingkan daerah lain, realisasi belanja dan serapan anggaran di Kabupaten Bogor cukup sedang karena sudah mencapai 24 persen Apalagi jika dibandingkan beberapa daerah lainnya ada yang baru mencapai 7 persen.

Hambatan realisasi belanja daerah serta serapan angga­ran ini, lanjut dia, karena proses migrasi dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) ke Sistem Informasi Pembangu­nan Daerah (SIPD).

Persoalan tersebut rupanya sangat berpengaruh pada ak­selerasi sejumlah pembangu­nan, seperti beberapa program prioritas yang seharusnya sudah berjalan dan diselesaikan.

“Bupati sudah mendorong kepala dinas, termasuk Ba­gian Pengadaan Barang dan Jasa dan dinas terkait, mela­kukan proses pelelangan, khususnya program strategis,” kata pria yang akrab disapa Gus Udin itu, Senin (14/6).

Pada triwulan kedua ini, sambung dia, serapan ang­garan idealnya sudah men­capai 30 persen, apalagi jika melihat realisasi program prioritas ini waktunya panjang, seperti penataan Cibinong Raya yang memakan waktu panjang.

“Program prioritas itu nggak bisa diselesaikan dalam wak­tu sebulan atau dua bulan, makanya kita dorong, se­hingga di tahap awal itu sudah selesai, termasuk program-program yang lainnya, se­perti rumah sakit di Bogor Utara,” paparnya.

Ia berharap program prio­ritas berjalan maksimal dengan akselerasi percepatan serta dengan mengintervensi pro­ses pelelangan dan mema­tangkan setiap perencanaan dan pemberkasan.

“Kita sudah lakukan rakor di mana saja program priori­tas, termasuk saat itu pene­gasan pada apel yang ditinda­klanjuti wabup seluruh SKPD terkait soal program prioritas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Kar­navian, mengungkapkan, realisasi belanja kabupaten/kota dinilai masih rendah, realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen. Rinciannya, realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen.

Padahal, menurut men­dagri, idealnya pada perteng­ahan tahun realisasi belanja daerah sudah mencapai mi­nimal 40 hingga 50 persen. “Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi. Tolong belanjakan, untuk eksekusi program, tapi pro­gramnya kalau bisa padat karya yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, belanja pe­merintah menjadi belanja utama untuk membuat keta­hanan ekonomi, baik pusat maupun daerah. Tak hanya itu, belanja lewat APBD juga dapat memancing swasta ikut bergulir dalam pergerakan ekonomi. (mam/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *