Waduh.. Pemkab Bogor Diberi Waktu Sebulan Garap Perda RTRW dan RDTR

by -
ILUSTRASI

METROPOLITAN.id – Tata kelola pemerintahan yang buruk di Kabupaten Bogor, rupanya kerap menjadi catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Teranyar komisi antirasuah ini memberi peringatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengungkapkan, Pemkab Bogor saat ini sudah memiliki Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2016. Sehingga menurutnya, bisa saja Pemkab Bogor tidak melakukan revisi Perda RTRW ditahun ini. Ia juga mengaku saat ini Pemkab belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)

Baca Juga  BBKT Katar Bogor Dihelat di Kemang

“Kita sih nunggu rekomendasi dari Kementerian ATR. Kalau revisi mau diambil alih oleh Kementerian kita lebih senang, enggak pusing lagi kita,” ujarnya kepada Metropolitan.

Meski begitu, wajah Suryanto tidak bisa menutupi rasa ke khawitiran jika Pemkab Bogor tidak dapat melakukan Revisi Perda RTRW. Karena jika sampai 11 Juli Perda RTRW ditak diterbitkan, maka Kementerian ATR akan mengambil alih pembatasan RTRW di Kabupaten Bogor.

“Kita sedang melakukan kajian serta menganalisa hal-hal yang memang perlu disesuaikan. Semua usulannya telah disampaikan kepada kementerian ATR/BPN, kita hanya tinggal menunggu arahan lanjutannya,” kata dia.

Begitu juga dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dimana hanya Kecamatan Parungpanjang saja yang saat ini telah memilki RDTR. Sedangkan puluhan kecamatan lainnya belum memiliki RDTR.

Baca Juga  Usai Positif, Bupati Bogor Minta Dinkes Telusuri Orang-orang yang Sempat Kontak Erat

“Kalau RDTR karena tergantung pengajuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP),” ungkapnya.

Sebelumnya, KPK melalui Kepala Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda, mengungkapkan, jika Perda RTRW tidak diterbitkan hingga 11 Juli 2021, maka perencanaan tata ruang di Kabupaten Bogor akan diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Bukan hanya Perda RTRW tetapi soal RDTR akan ditarik oleh Kementerian ATR jika Pemkab Bogor tidak menerbitkannya dalam waktu dekat ini,” jelasnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *