17 Tahun Di-PHP, Puluhan Calon Jamaah Haji Somasi Agen Travel

by -

METROPOLITAN – Sesepuh pengajar santri KH Ehan Burhanudin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Syamsul Ulum Ciamis tengah mengalami cobaan mendalam.

Sejak 2004, KH Ehan Burhanudin bersama ke-20 jamaah asal Jawa Barat mengikuti dan mendaftar dirinya secara sah untuk bisa berangkat haji ke tanah suci Makkah, Arab Saudi, melalui travel haji berinisial Yayasan NH. Uang yang telah disetor kurang lebih Rp500 jutaan. Namun hingga saat ini para jamaah tidak pernah diberikan kepastian sama sekali oleh travel ini. Para ja­maah akhirnya meminta ban­tuan hukum ke kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners Bogor. Hal tersebut diungkap­kan Managing Partner dari Kantor Hukum Sembilan Bin­tang & Partners R Anggi Tri­ana Ismail.

Baca Juga  326 Jemaah Haji Sukabumi Bertolak ke Tanah Suci

Menurutnya, para jamaah menuntut untuk bisa mengem­balikan uangnya berikut ke­rugian yang selama 17 tahun tidak diberikan kepastian sama sekali. “Ini sudah di­luar logika hukum, selama 17 tahun lamanya klien tidak diberikan kepastian hukum. Di-PHP (Pemberi Harapan Palsu,red), lah,” katanya.

Ia menambahkan, berda­sarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan men­jadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng­ganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Peru­bahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang. Kemudian telah diubah men­jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyel­enggaraan Haji dan Umrah, ada beberapa kegiatan yang perlu travel lakukan terhadap jamaah guna memberikan edukasi. Salah satunya biasa dikenal dengan ‘tuntunan manasik haji’. “Jangan kan manasik haji, untuk mengisi formulir saja, jamaah tidak pernah sama sekali,” ujar Anggi.

Baca Juga  Fix, Tak Ada Pemberangkatan Jamaah Haji 2020

Lalu, sambung dia, terakhir pada 2010-an kliennya men­datangi kediaman travel ter­sebut. Pihak travel justru malah memarahi kliennya supaya tidak banyak tanya. “Ini travel sangat tidak tahu diri. Saya selaku pelaksana atas amanah dari para jamaah bertanya demi kepentingan hak jamaah adalah hal wajar. Toh, jamaah merupakan kon­sumen yang berhak dilin­dungi secara hukum. Hal itu senada dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlin­dungan Konsumen,” bebernya.

Alhasil, per Senin (26/7) pi­haknya sudah melayangkan somasi atau surat peringatan ke pihak travel supaya bisa mengembalikan uang milik klien kami secara tunai tanpa bertahap. “Jika 14 hari tidak ada jawaban, dengan sangat terpaksa kami selaku kuasa hukum jamaah akan melaku­kan gugatan Perbuatan Mela­wan Hukum sebagaimana 1365 KUHPerdata dan / atau laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan peng­gelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 & 378 KUH­Pidana,” tutup Anggi. Hingga berita ini diturunkan, Metro­politan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak travel berinisial Yayasan NH ini. (ryn/yok/py)

Baca Juga  Kemenag Siapkan Enam Skenario Ibadah Haji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *