Angka Penularan Covid-19 Masih Tinggi, Pemkab Bogor Tetap Laksanakan PPKM Level 4

by -

METROPOLITAN.id – Presiden Jokowi resmi memperpanjag Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Jawa-Bali hingga 2 Agustus 2021. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor rupanya tidak masuk menjadi salah satu daerah yang turun menjadi level 3 dalam PPKM terebut.

Hal itu rupanya seiring dengan jumlah penularan covid-19 yang belum menujukan penurunan signifikan. Dari data yang dimiliki oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, per-Minggu 25 Juli, jumlah pasien positif covid-19 mencapai 8.143 orang.

“Kita mengikuti sesuai dengan Instruksi Mendagri, jadi saat ini masih menjalankan PPKM Level 4 dengan segala pengetatannya yang tertuang dalam edaran instruksi tersebut,” kata Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor Hadijana, Senin (25/7).

Begitu juga bed occupancy ratio (BOR) atau jumlah keterisian tempat tidur di rumah sakit diduga menjadi halangan Pemkab Bogor untuk turun menjadi level 3 dalam PPKM. Sehingga, lanjut Hadijana, dalam PPKM level 4 ini Pemkab Bogor dapat menekan tingkat penularan yang nantinya dapat menurunkan jumlah keterisian tempat tidur di rumah sakit.

Baca Juga  Pemkab Bogor Lagi Pusing, Perubahan Anggaran Defisit Rp1,35 Triliun

“Banyak faktor yang menjadi penilaiannya. Kasus penularan dan BOR memang salah satu diantaranya. Dan dengan pembatasan mobilitas masyarakat ini mudah-mudahan penularan covid-19 dapat terkendali,” paparnya.

Hadijana juga menambahkan, bukan tidak mungkin Pemkab Bogor untuk menerapkan PPKM level 3.

“Kalau semuanya sudah menurun seperti angka penularan dan BOR, Kabupaten Bogor bisa menerapkan PPKM level 3,” kata dia.

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor, angka penularan covid-19 ini sangat kecil. Namun pihaknya tidak ingin ambil resiko mengabaikan segala arahan dari pemerintah pusat.

“Ya secara angka memang kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tapi kita tetap harus mematuhi segala arahan dari pemerintah pusat, seperti mensosilisasikan prokes, melakukan pembatasan disetiap kegiatan serta melakukam vaksinasi massal. Semua itu hingga saat ini tetap berjalan,” ungkapnya. (mam)

Baca Juga  Dipoles Rp21,8 Miliar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *