PPKM Level 4 Diperpanjang, Makan 20 Menit Nikah Cukup 20 Undangan

by -

METROPOLITAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keputusannya untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada 26 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Langkah ini diambil setelah mengeva­luasi kebijakan sebelumnya.

Menindaklanjuti hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa dalam PPKM ini diberikan sejumlah pelonggaran. Salah satunya untuk pedagang atau usaha kecil. Mulai dari peda­gang kaki lima sampai usaha cuci kendaraan.

“Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen, outlet vo­ucher, pangkas rambut, laund­ry pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka,” jelasnya dalam telekonferensi pers Evaluasi dan Penerapan PPKM, Ming­gu (25/7) malam.

Mereka diperbolehkan buka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 21:00 waktu se­tempat. Apabila tidak maka akan diberikan sanksi oleh petugas.

“Buka dengan protokol kese­hatan sampai pukul 21:00 (waktu setempat, red) yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah,” ujar­nya. Dalam hal ini, peran pemda akan menjadi vital. Semua harus bekerja dengan maksimal agar dapat menu­runkan tingkat penularan kasus Covid-19 varian Delta ini yang diketahui penyebaran­nya begitu cepat.

Baca Juga  PPKM Level 4 Diperpanjang, Ada Sinyal Lebih Longgar

“Mohon di sini juga pemerin­tah daerah mengatur dan kami sudah briefing tadi semua pemerintah daerah sampai kepada kabupaten dan kota dari mulai tingkat gubernur,” bebernya.

“Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus,” kata Jokowi dalam konferensi pers daring, Minggu (25/7).

Terdapat sejumlah kebijakan yang diberikan kelonggaran, seperti pembukaan untuk pu­sat perbelanjaan. Sebelumnya, yang diperbolehkan buka ha­nya yang merupakan sektor esensial saja, kini semua dip­erbolehkan.

“Kegiatan pada pusat perbe­lanjaan, pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas mak­simal 25 persen sampai dengan 17:00 waktu setempat,” ujar Luhut Binsar Panjaitan dalam telekonferensi pers Evaluasi dan Penerapan PPKM, Ming­gu (25/7) malam.

Baca Juga  Ganjil Genap Kota Bogor Diperpanjang Sepekan ke Depan

Kemudian, untuk warung makan, pedagang kaki lima lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka juga diizin­kan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul delapan malam waktu setem­pat.

“Waktu maksimal waktu ma­kan untuk setiap pengunjung 20 menit dan kami sarankan selama makan, karena tidak memakai masker jangan ba­nyak berkomunikasi,” tegasnya.

Selain itu, untuk kegiatan konstruksi pun juga sudah mulai diperbolehkan oleh pe­merintah. Maksimal pekerja berjumlah sepuluh orang.

“Pelaksanaan kegiatan kon­struksi non konstruksi infra­struktur publik dapat berope­rasi dengan maksimal peker­jaan sepuluh orang,” jelasnya.

Tak hanya itu, dalam pelaks­anaan resepsi juga penyelen­ggara acara hanya dibolehkan mengundang tamu maksimal 20 orang saja.

“Pelaksanaan resepsi perni­kahan dapat diadakan dengan maksimal 20 undangan dan tidak makan ditempat dengan menerapkan protokol kese­hatan secara lebih ketat,” je­lasnya dalam telekonferensi pers Evaluasi dan Penerapan PPKM, Minggu (25/7) malam.

Baca Juga  Makan di Tempat Cuma 20 Menit, Kedai Kopi Sekarat

Kebijakan lainnya yang dip­erlonggar adalah terkait dengan penggunaan rumah ibadah, seperti masjid sampai dengan gereja. Sebelumnya di PPKM Darurat, rumah ibadah ditutup sementara, namun ini hanya berlaku pada wilayah PPKM Level 3 saja.

“Tempat ibadah masjid, ge­reja, pura, vihara dan klenteng serta tempat lainnya yang di­fungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan keaga­maan selama masa penerapan PPKM Level 3 dengan maksi­mal 25 persen kapasitas atau 20 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat,” terangnya.

Sementara itu, terdapat ke­bijakan yang diperketat, yakni penggunaan moda transpor­tasi umum. Pada kebijakan sebelumnya, kapasitas mak­simal yang diperbolehkan berjumlah 70 persen, kali ini berkurang menjadi 50 persen.

“Transportasi umum, angku­tan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa rental diperlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50 persen dengan menerapkan juga protokol kesehatan se­cara lebih ketat,” tandas Luhut. (jp/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.