Subsidi Gaji Khusus Pekerja Berpenghasilan di Bawah Rp3,5 Juta

by -

METROPOLITAN – Kementerian Ketenaga­kerjaan (Kemenaker) mengaku pemerintah sedang menyiapkan bantuan untuk masyara­kat, dalam hal ini para pekerja yang terdam­pak pandemi, berupa subsidi upah atau gaji khusus. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pekerja yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau yang mengalami pengu­rangan jam kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah akan memberikan bantuan selama dua bulan senilai Rp500 ribu per bulan. Nantinya, ban­tuan tersebut akan diberikan sekaligus. Artinya, penerima bantuan akan menerima Rp1 juta. “Artinya satu kali pen­cairan dan pekerja akan me­nerima subsidi Rp1 juta,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/7).

Ida menjelaskan untuk data penerima bantuan subsidi upah tersebut akan diambil dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Data itu nantinya akan diverifikasi dan divalidasi kembali. “Sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kemudian dari data ini disampaikan kepada Kementerian Ketenagaker­jaan,” terangnya.

Ia menuturkan, terdapat be­berapa persyaratan bagi pe­kerja atau buruh yang bisa mendapatkan bantuan terse­but. Pertama, pekerja tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan me­miliki nomor induk kepen­dudukan.

Kedua, penerima bantuan subsidi upah merupakan pe­kerja atau buruh yang mene­rima upah. Pekerja juga harus terdaftar sebagai peserta ja­minan sosial.

Ketiga, penerima harus seba­gai tenaga kerja yang masih aktif sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021. Syarat itu dibuktikan dengan nomor kartu kepe­sertaan. “Data BPJS Ketena­gakerjaan ini menjadi sumber karena kami menilai bahwa data ini yang terbaik yang dapat diakses dan dipertang­gungjawabkan hingga saat ini,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, program bantuan tersebut juga diperun­tukkan bagi pekerja atau pe­serta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Besaran tersebut dapat dilihat sesuai pelaporan besaran upah yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Serta me­miliki rekening bank aktif.

“Kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di level empat sesuai dengan instruksi mendagri,” jelasnya.

Ida menambahkan, kebijakan ini diambil sebagai respons atas penurunan aktivitas ma­syarakat yang berdampak pada daya beli dan pendapa­tan perusahaan. Pihaknya pun akan segera membuat payung hukum terkait aturan tersebut.

“Kami usulkan bantuan pe­merintah ini merupakan pro­gram stimulus yang kami koordinasikan dengan Ko­mite PEN, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan,” te­rangnya.

Sementara itu, hingga kini tenaga kesehatan (nakes) yang berjuang melawan Covid-19 nasib insetifnya juga belum jelas. Tercatat, baru 21 persen nakes yang insetifnya telah dicairkan.

Menteri Keuangan Sri Muly­ani Indrawati menjelaskan, Kementerian Kesehatan (Ke­menkes) sudah mencairkan dana sebesar Rp1,48 triliun untuk insentif 200 ribu lebih nakes yang ada di bawah naungannya.

“Tahun ini pemerintah dari Kemenkes sudah Rp1,48 tri­liun untuk 200,5 ribu nakes,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/7).

Sri Mulyani menyayangkan, pencairan dana insentif te­naga kesehatan masih sangat minim, yaitu belum mencapai 100 ribu orang. Padahal, jum­lah nakes daerah mencapai 800 ribu orang.

Daerah yang sumber pem­bayaran nakes dari biaya ope­rasi kesehatan senilai Rp245 miliar yang dibayarkan per 20 Juli 2021.

“Ini masih kecil dibandingkan jumlah tahun lalu. Nakes dae­rah bisa mencapai 800 ribu. Sekarang yang dibayarkan 50.849 plus 23.991 nakes atau baru 21 persen,” ungkapnya.

Dengan demikian, Sri Muly­ani meminta pemda bisa se­gera mencairkan insentif nakes yang masih tersendat. Sebab, angka pasien Covid-19 masih tinggi yang membutuhkan jasa nakes untuk meredam angka kematian. “Kami akan minta ke daerah untuk pen­cairan insentif nakes, apalagi situasi Covid yang melonjak,” tandasnya. (*/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *