Duh, Rencana Revisi RPJMD Kota Bogor Terancam Batal

by -
Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor Sri Kusnaeni. (Dok. pribadi)

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana melakukan Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024.

Namun hal tersebut terkendala karena revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor yang hingga kini belum tuntas.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni, menyoroti lambatnya kinerja Pemkot Bogor dalam menuntaskan Revisi Perda RTRW.

Menurutnya, Pemkot Bogor dinilai lambat dan tidak maksimal dalam mengawal proses revisi Perda RTRW.

Padahal Perda RTRW sudah disahkan oleh DPRD Kota Bogor dalam Rapat paripurna pada 9 Juni lalu dan menjadi salah satu landasan penting bagi rencana Pemkot untuk melakukan Revisi RPJMD Kota Bogor 2019-2024.

Baca Juga  PKK Kelurahan Semplak Getol Ikuti Pengajian

“Sekarang sudah akhir Agustus, artinya sudah hampir tiga bulan sejak revisi perda RTRW di paripurnakan oleh DPRD Kota Bogor. Namun hingga sekarang Perda tersebut belum mendapatkan evaluasi dan nomor register dari gubernur. Ini menunjukkan ketidakseriusan pemkot dalam mengawal proses Perda tersebut,” ketus Sri.

Ia pun menegaskan bahwa Perda RTRW menjadi Perda yang sangat penting lantaran Pemkot Bogor harus segera menyelesaikan Rancangan Revisi Perda RPJMD Kota Bogor 2019-2024.

Agar dapat menyelesaikannya butuh mengacu kepada Perda RTRW hasil revisi.

“Sekarang sudah akhir 2021, yang artinya tersisa 3 tahun lagi RPJMD dapat diberlakukan. Sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 pada Pasal 342 Ayat 2 disebutkan bahwa RPJMD dapat dilakukan perubahan maksimal di sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun,” papar politisi PKS itu.

Baca Juga  Punya PR Perbanyak RTH, Kota Bogor Kejar Puluhan Pengembang Belum Serahkan PSU

“Ini berarti kalau Revisi Perda RTRW tidak diselesaikan segera, rencana Revisi RPJMD Kota Bogor terancam batal dan tidak bisa dilaksanakan. Ini akan menjadi preseden buruk bagi Kota Bogor,” tukasnya.

Diketahui, DPRD Kota Bogor menyetujui revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031, pada Juni lalu.

Saat itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudi Mashudi mengatakan, pembahasan dengan Baperpemda DPRD sudah dilakukan dengan sejumlah poin pertanyaan DPRD yang dibahas oleh Banmus dan sudah diklarifikasi.

Pertama, kaitan dengan surat terdahulu di 2018 yang sudah dijelaskan. Kedua soal isu terkait pemindahan ibukota pemerintahan dan rencana Trem atau LRT.

“Kami sudah menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor sudah mengesahkan di paripurna. Dan surat DPRD ke wali kota pada 28 Desember 2018, surat DPRD ke wali kota tanggal 31 Desember 2018, itu sudah kita buktikan dan ada semua,” ungkapnya.

Baca Juga  Hii.. Masih Ada Kepala Ayam Busuk Dijual di Bogor Jelang Lebaran

Selain itu, terkait pusat pemerintahan dari Perda nomor 8 tahun 2011, berdasarkan hasil pansus terdahulu sampai saat ini tetap sama, yakni penambahan kantor pemerintahan baru tidak menunjuk dalam satu lokasi.

Tetapi pada beberapa wilayah di seluruh Kota Bogor. Seperti wilayah pelayanan Tanahsareal, pelayanan wilayah Bogor Timur dan Selatan serta layanan di wilayah Barat.

“Dan itu sudah kami klarifikasi, tidak ada perubahan dan sudah dipahami juga oleh Bapemperda. Artinya hanya penambahan saja,” tuntasnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *