Kemendikbudristek Diminta tak Lepas Tangan soal Sanksi Sekolah PTM

by -

METROPOLITAN – Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri sepertinya diabaikan sejumlah satuan pendidikan. Sebab, masih terdapat sekolah yang tetap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) meskipun berada di kawasan PPKM level 3 atau 4.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fah­riza Marta Tanjung, meng­kritisi hal tersebut. Khusus­nya terkait tidak adanya sanksi yang diberikan bagi mereka yang melanggar. “Memang tidak ada sanksi yang diberikan, tidak melihat sama sekali ada sanksi,” te­rangnya dalam telekonfe­rensi pers Pembukaan Seko­lah Tatap Muka di Masa PPKM, Senin (2/8).

Kebijakan yang dibuat pun sama sekali tidak ada eva­luasi lebih lanjut. Ia tidak melihat bagaimana kondisi ini disikapi pemerintah pu­sat. Misalnya, sekolah yang melakukan simulasi PTM sekitar berapa persen dan yang melaksanakan adap­tasi kebiasaan baru berapa persen.

Baca Juga  Kemendikbudristek Beri ’Warning’ ke Pemda soal PTM

“Itu kan ada di SKB Empat Menteri tahapannya, tapi tidak pernah kita lihat so­sialisasinya dan publish dari kemendikbud,” tuturnya.

Akan tetapi, sambung dia, ini bukan hanya tugas dari Kemendikbudristek semata. Tiga kementerian lainnya, yaitu Kemenag, Kemenkes dan Kemendagri, dalam hal ini tidak ada kontribusinya.

“Ya bisa jadi seperti itu (ti­dak serius, red). Saya kira SKB Empat Menteri merupakan komitmennya dari empat kementerian, tapi pada pelaksanaannya seolah men­jadi kewenangan dari Kemen­dikbud saja, tidak ada koor­dinasi antara kementerian yang satu dengan yang lain,” imbuhnya.

Pelaksanaan SKB Empat Menteri ini juga terlihat ada pelimpahan tanggung jawab. Ketika SKB dibuat, ke­wenangannya dilempar ke pemerintah daerah (pemda) lalu pemda ke dinas pendi­dikan (disdik), lalu disdik ke sekolah.

Baca Juga  Kemendikbudristek Luncurkan Program Guru Belajar

“Kita melihat buang badan. Lepas tangan, tidak ada tang­gung jawab pada persoalan ini. Saya berharap kemen­dikbud punya tanggung jawab lebih, ambil peran lebih,” jelasnya.

Soal sanksi, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud­ristek, Hendarman, menu­turkan, pemberian sanksi berada dalam kewenangan pemda. “Itu kewenangan dinas (pendidikan daerah) karena kepsek di bawah ke­wenangan mereka,” ungkap­nya. (jp/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *