Menko Airlangga: PPKM Akan Terus Berlaku Selama Pandemi, Levelnya Menyesuaikan

by -

METROPOLITAN.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal Juli lalu di seluruh wilayah di Indonesia sudah menunjukkan perbaikan. Jumlah kasus aktif dan tingkat keterisian rumah sakit (BOR) semakin menurun setelah berada di puncaknya pada 15 Juli 2021 lalu.

Jika melihat data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) per 23 Agustus 2021, total kasus Covid-19 secara nasional tercatat sebanyak 290.518 kasus.

Wilayah di Luar Jawa-Bali berkontribusi kasus aktif sebesar 52,3 persen dan sisanya di Jawa-Bali sebanyak 47,7 persen.

Penurunan kasus aktif secara nasional turun sebesar -35,17 persen (data 23 Agustus dibandingkan 9 Agustus 2021) dan terjadi di seluruh wilayah,. Penurunan tertinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara sebesar -47,07 persen, diikuti Jawa-Bali (-42,28 persen), Kalimantan (-31,30 persen), Sumatera (-25,72 persen), Sulawesi (-21,02 persen), dan Maluku & Papua (-18,86 persen).

Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate) nasional mencapai 89,52 persen, namun masih lebih tinggi dari global yang sebesar 89,48 persen.

Kesembuhan per wilayah adalah Jawa & Bali (91,59 persen), Nusa Tenggara (89,51 persen), Kalimantan (86,54 persen), Sulawesi (85,02 persen), Sumatera (84,40 persen), dan Maluku & Papua (79,16 persen).

Sedangkan tingkat kematian (CFR) per 23 Agustus 2021 memang masih terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase di atas nasional yang sebesar 3,19 persen (CFR Global 2,09 persen).

Data CFR per wilayah yang masih di atas nasional adalah Jawa-Bali (3,33 persen) dan Sumatera (3,27 persen). Sedangkan yang sudah di bawah CFR nasional adalah Kalimantan (3,04 persen), Sulawesi (2,41 persen), Nusa Tenggara (2,20 persen), dan Maluku & Papua (1,55 persen).

Sementara tingkat keterisian (BOR) tempat tidur di rumah sakit sudah membaik. Secara nasional, BOR tempat tidur Covid-19 cukup rendah, yaitu hanya 32,9 persen (BOR Isolasi 31,5 persen dan BOR Intensif 46,9 persen).

Untuk daerah luar Jawa-Bali, angka BOR 41,6 persen dan tidak ada yang melebihi 60 persen Sedangkan untuk wilayah Jawa-Bali BOR sebesar 27,7 persen.

Baca Juga  Nggak Cuma Berprestasi dalam Karir Politik dan Pekerjaan, Airlangga Hartarto juga Produktif Terbitkan Buku Inspiratif

Untuk menjaga BOR masih dapat dilakukan dengan meningkatkan konversi tempat tidur untuk Covid-19 dan penyediaan fasilitas isolasi terpusat (Isoter), termasuk penggunaan Kapal PELNI (khusus untuk Isoter Luar Jawa – Bali).

Untuk fasilitas isoter luar Jawa-Bali, tersedia kapasitas 42.519 tempat tidur dengan BOR 27 persen(per 21 Agustus 2021). Sementara isoter kapal PELNI tersedia 3.596 tempat tidur yang tersebar di 6 wilayah, yaitu Medan (KM Bukit Raya) 463 tempat tidur, Lampung (KM Lawit): 437 tempat tidur, Makassar (KM Umsini): 849 tempat tidur, Bitung (KM. Tatamailau): 458 tempat tidur, Sorong (KM. Sirimau): 460 tempat tidur, dan Jayapura (KM. Tidar): 929 tempat tidur.

Untuk luar Jawa Bali juga ada perkembangan level asesmen yang sedikit membaik. Level asesmen provinsi yang level 4 mengalami penurunan dari 11 provinsi menjadi 7 provinsi. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota juga ada perbaikan, yaitu:

  • Level 4 : mengalami penurunan dari 132 Kab/Kota menjadi 104 Kabupaten/kota
  • Level 3 : mengalami kenaikan dari 215 Kab/Kota menjadi 234 kabupaten/kota
  • Level 2 : mengalami kenaikan dari 39 Kab/Kota menjadi 48 kabupaten/kota.

Dari 45 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4 (Periode 9-23 Agustus 2021), terdapat 11 kabupaten/kota yang membaik dan turun level asesmennya dari level 4 menjadi 3, yaitu Bengkulu Utara, Merangin, Barito Kuala, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Barat, Ende, Sikka, Siak, Rokan Hulu, dan Dumai.

Sementara itu, sisa 34 kabupaten/kota yang lain masih tetap berada di Level Asesmen 4 dan ditetapkan untuk menerapkan PPKM Level 4 pada periode 24 Agustus – 6 September 2021.

“PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi. Penentuan levelnya akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di masing-masing daerah dan berlaku setiap satu sampai dua minggu sekali, berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggunya,” jelas Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Evaluasi dan Penerapan PPKM secara virtual, Jakarta, Senin (23/8) malam.

Untuk mobilitas masyarakat, mengalami penurunan cukup tajam selama periode 1 Juli sampai 18 Agustus 2021, namun melandai dalam beberapa hari terakhir. Sehingga, perlu ditekan kembali agar mobilitas masyarakat dapat dikendalikan sehingga penambahan kasus bisa minimal.

Baca Juga  Tekan Penyebaran Covid-19, Tim Gabungan Gelar Operasi PPKM

Khusus untuk 45 kabupaten/kota PPKM Level 4 luar Jawa-Bali, selama Agustus 2021 ini sudah terjadi penurunan mobilitas, namun belum sesuai target. Masih terdapat 19 kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas yang masih kurang dari 10 persen, bahkan 8 daerah lebih tinggi dari normal (baseline), yaitu Pematang Siantar, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Jayapura, Sumba Timur, dan Kota Kupang.

Namun demikian, terdapat 3 kabupaten/kota yang penurunannya sudah cukup signifikan (>30 persen), yaitu Kutai Kartanegara (-41,3 persen), Palu (-34,4 persen), Bengkulu Utara (-34,0 persen).

Selain itu, program Vaksinasi Nasional per 22 Agustus 2021 telah disuntikan sebanyak 90,61 juta dosis. Terdiri dari 57,96 juta suntikan pertama dan 32,2 juta dosis suntikan kedua serta 448,95 ribu suntikan ketiga (untuk para tenaga kesehatan).

“Untuk melaksanakan strategi menjaga keseimbangn antara aspek Kesehatan (penanganan Covid-19) dan aspek pemulihan Elekonomi (menyeimbangkan ‘gas dan rem’), Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian dalam pengaturan mobilitas dan aktivitas masyarakat dalam PPKM Level 4 di Luar Jawa Bali. Yang harus diingat bahwa seluruh aktivitas atau kegiatan harus menerapkan prokes secara ketat dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” jelas Menko Airlangga.

Beberapa penyesuaian pengaturan untuk PPKM Level 4 di luar Jawa Bali antara lain:

  • Tempat Kerja/Perkantoran dapat melakukan WFO maksimal 25 persen dari kapasitas, dengan prokes secara ketat, dan bila menjadi klaster akan ditutup selama 5 hari.
  • Tempat Ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan, maksimal 25 persen dari kapasitas atau maksimal 30 s/d 50 orang dengan prokes secara ketat, dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
  • Restoran/Kafe diperbolehkan makan di tempat, dengan maksimal 25 persen kapasitas, 2 orang per meja, dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00.
  • Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan diizinkan beroperasi 50 persen dari kapasitas, jam operasional pukul 10.00 s/d 20.00, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
  • Fasilitas umum (area publik, taman/tempat wisata umum) diizinkan beroperasi 25 persen dari kapasitas, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
  • Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan diizinkan beroperasi 25 persen dari kapasitas, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
  • Resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 25 persen dari kapasitas atau 30 (tiga puluh) orang, tidak ada hidangan makanan di tempat, dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
  • Industri Orientasi Ekspor dan Penunjangnya, dapat beroperasi 100 persen, penerapan Protokol Kesehatan secara ketat, apabila menjadi klaster baru Covid-19 maka akan ditutup selama 5 hari.
Baca Juga  Permintaan Domestik Membaik, Inflasi Terkendali dan Nilai PMI Meningkat

Realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Pemerintah telah menyalurkan Program Bantuan Beras Bulog (10 kilogram per kepala keluarga) di 2021 dengan target 28,8 juta keluarga. Untuk tahap I selesai disalurkan 20 juta keluarga, kemudian tahap 2 sebanyak 8,8 juta keluarga dalam proses penyaluran.

Bantuan Subsidi Upah/BSU (Rp1 juta per pekerja), dengan target 8,8 juta sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4 yang disalurkan dalam 5 tahap. Untuk tahap 1 telah selesai disalurkan untuk 947.669 penerima, dan tahap 2 untuk 1,25 juta pekerja sudah mulai disalurkan sejak 19 Agustus 2021.

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) per 11 Agustus 2021 sudah terealisasi Rp14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro (92,52 persen dari total anggaran Rp15,36 triliun).

Selanjutnya, Kartu Prakerja batch 18 yang pendaftarannya sudah berakhir pada 19 Agustus 2021 dengan jumlah pendaftar 3.181.661 dan akan diterima 800.000 orang.

“Jumlah pendaftar Kartu Prakerja untuk batch 1 sampai 18 di tahun 2021 adalah 67,6 juta orang. Pada Semester 1 – 2021 (batch 12-17), jumlah penerimanya sebanyak 2.772.880 orang, dan pada Semester 2 – 2021 (Batch 18 dan seterusnya) jumlah penerimanya ditargetkan sebanyak 3,1 juta orang, dengan penambahan anggaran Rp1,2 triliun,” tandas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. (*/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.