PPKM Level 4 Diperpanjang, Ada Sinyal Lebih Longgar

by -

METROPOLITAN – Pemerintah memu­tuskan memperpanjang masa Pember­lakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali hing­ga 9 Agustus 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menga­takan, dalam penanganan pan­demi Covid-19 di Tanah Air, pemerintah bertumpu pada tiga pilar utama.

“Kebijakan kita dalam penanga­nan pandemi Covid-19 ini akan bertumpu pada tiga pilar ut­ama,” ujar Jokowi dalam jum­pa pers di YouTube Sekreta­riat Presiden, Senin (2/8).

Mantan gubernur DKI Ja­karta tersebut menjelaskan pilar pertama adalah vaksi­nasi Covid-19 yang akan terus digencarkan pemerintah ke­pada masyarakat.

“Pertama, kecepatan vaksi­nasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan eko­nomi,” katanya.

Kemudian, kedua, adalah penerapan 3M yakni mema­kai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak harus terus dilakukan masyarakat. Termasuk kegia­tan testing, tracing, dan tre­atmet alias 3T secara masif.

“Kedua penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat, ketiga kegiatan testing tracing isolasi dan tre­atmen secara masif,” ungkapnya.

Terakhir, pilar ketiga, adalah menjaga Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat kete­risian tempat tidur di rumah sakit yang selalu diperhatikan. Termasuk memerhatikan ke­tersediaan obat dan oksigen di setiap rumah sakit.

“Termasuk menjaga BOR, penambahan fasilitas isolasi terpusat serta menjamin ke­tersediaan pasukan obat-oba­tan dan oksigen,” ungkapnya.

Baca Juga  Tegakkan PPKM Level 4, Sembilan Tempat Usaha Ditutup

Sebelumnya, Jokowi memu­tuskan memperpanjang masa PPKM Level 4 di Pulau Jawa dan Bali mulai dari 3–9 Agustus 2021.

Menurut Jokowi, perpanjangan PPKM Level 4 tersebut lanta­ran masih mewabahnya dan ditambah Covid-19 varian Delta di Tanah Air.

Jokowi menambahkan, PPKM Level 4 yang telah diberlaku­kan pemerintah dari 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 telah membawa perbaikan di ska­la nasional dibandingkan sebelumnya. Baik konfirma­si kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase BOR.

Pria asal Surakarta, Jawa Tengah, itu berujar adanya pembatasan mobilitas dengan memperpanjang PPKM Level 4 tersebut sejalan dengan langkah pemerintah membe­rikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang ter­dampak.

Jokowi menjelaskan berbagai bansos yang disalurkan ke­pada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Mulai dari Program Keluarga Hara­pan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langs­ung Tunai (BLT) Desa, ban­tuan untuk usaha mikro kecil, dan warung bantuan subsidi.

”Program bantuan presiden (banpres) produktif usaha mikro sudah mulai diluncur­kan pada tanggal 30 Juli yang lalu,” terangnya.

”Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebi­jakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan,” katanya.

Baca Juga  PPKM Turun Level, Satpol PP Tetap Patroli 3 Kali Sehari

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rahmad Handoyo mengingatkan agar pemerintah perlu juga mem­berikan bansos dengan tepat waktu dan sasaran.

”Memberikan bantuan kepada masyarakat, meskipun itu be­lum tentu semuanya melegakan. Paling tidak bisa meringankan masyarakat bilamana itu dip­erpanjang,” tutur Rahmad. Ia juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan program vaksinasi.

”PPKM taat protokol keseha­tan ditambah dengan vaksi­nasi yang masif, saya kira menjadi salah satu alat perang kita melawan Covid-19,” ung­kap Rahmad.

Sementara itu, di Kota Bogor, pemerintah daerahnya masih menunggu pengumuman dari Menko Maritim dan In­vestasi Luhut Binsar Panjaitan terkait status wilayah.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim memprediksi wi­layahnya akan masuk pene­rapan perpanjangan PPKM Level 4.

“Kemungkinan diperpanjang dengan disesuaikan kondisi Kota Bogor,” kata Dedie A Rachim, Senin (2/8).

Meski demikian, Dedie me­nyebut akan ada kelonggaran yang diberlakukan untuk ma­syarakat.

“Misalnya pelaku usaha non-sembako di pasar bisa mem­buka usaha selama pegawai­nya sudah divaksin,” ujarnya.

“Atau dimungkinkan dine in di Cafe dan Resto dengan ke­tentuan pembatasan waktu, jam operasional dan kapasi­tas, serta memerhatikan sir­kulasi udara,” katanya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan upaya kedaruratan semaksimal mun­gkin. Hasilnya, data menunjuk­kan bahwa fatality rate atau tingkat kematian mengalami penurunan, tak seperti saat pertengahan Juli lalu.

Baca Juga  PPKM Level 4 Diperpanjang, Pedagang Bendera Musiman di Bogor Menjerit

“Bed Occupancy Ratio (BOR) pada pertengahan Juli lalu sempat mencapai 90 persen, saat ini sudah turun 60 persen. Meskipun ada kekurangan oksigen dan obat-obatan, tapi angka sudah menunjuk­kan perbaikan,” jelasnya.

Apabila perbaikan terus ter­jadi, sambung Dedie, maka pemerintah tinggal menyan­dingkan pemulihan ekonomi dengan kesehatan.

“Jangan sampai dilonggarkan semua, justru menambah kasus positif,” katanya.

Menurut Dedie, Pemkot Bo­gor ingin vaksinasi Covid-19 terus diperluas dengan mela­kukan percepatan.

“Sampai sekarang sudah 35 persen untuk tahap satu war­ga Kota Bogor. Kemudian mesti dipercepat ke tahap dua. Setelah itu digeber lagi tahap satu. Kita berharap Agustus sudah mencapai 50 persen. Sehingga Oktober bisa sampai 100 persen,” jelasnya.

Dengan begitu, sambungnya, dengan masifnya vaksinasi maka sektor nonesensial dan kritikal dapat dibuka. Sehing­ga menambah kepercayaan diri masyarakat di saat pan­demi. Dedie menilai dalam menekan laju penularan virus corona dibutuhkan kerja sama semua daerah.

“Tidak bisa sendiri-sendiri. Perlu kesabaran revolusioner. Kalau misalnya di Bogor sudah boleh buka dan makan, oto­matis warga daerah lain bisa menyerbu Bogor. Begitupun sebaliknya,” pungkasnya. (jp/ rb/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.