Waduh! Piutang PBB Kota Bogor Rp386 Miliar Belum Ketagih

by -

METROPOLITAN.id – Kabar mengejutkan datang dari Kota Bogor. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum tertagih di Kota Hujan mencapai Rp386 miliar.

Hal ini terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat bersama Bapenda Kota Bogor secara daring, Rabu (25/8).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Deni Hendana membenarkan bahwa kondisi piutang PBB Kota Bogor sampai saat ini mencapai Rp386 Miliar.

“Kami sudah lakukan pressing data untuk mensortir mana objek pajak yang bisa dilakukan penagihan dan mana yang bermasalah. Entah itu objek pajaknya tidak diketahui siapa pemilikinya atau pemilik diketahui tapi sudah beralih,” kata Deni.

Kemudian terkait punishment, Deni menjelaskan bahwa beberapa tahun belakangan sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk proses pemanggilan. Tetapi tidak semua yang dipanggil Kejari memenuhi kewajiban, masih menunggak atau bahkan tidak hadir memenuhi panggilan.

Baca Juga  Baru Sepekan Jadi Sekda Kota Bogor, Syarifah Dipanggil KPK, Ini Kata Bima Arya

Deni membenarkan bahwa saat ini belum ada pranata hukum/juru sita dan aturan penagihan pajak dengan surat paksa. Saat ini draft petunjuk teknis (juknis) sudah masuk ke Bagian Hukum, juknis tentang penagihan pajak mengacu pada ketentuan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.

“Jadi, dasar hukumnya undang-undang yang mengatur penagihan pajak dengan surat paksa, juknisnya peraturan walikotanya mengacu pada keputusan peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Dirjen Pajak terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa. Karena tanpa ada aturan itu, tanpa ditunjuk juru sita, maka law enforcement hanya sampai taraf himbauan,” ujar Deni.

Menanggapi itu, Ketua Satuan Tugas Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprillia Linda Astuti merekomendasikan agar Pemkot Bogor melakukan koordinasi penyelesaian tunggakan pajak tersebut bersama Kejari Kota Bogor.

Baca Juga  Di Pintu Ruang Rawat Setya Novanto, Dokter Tempel Sebuah Pengumuman

Sebab, penyelesaian permasalahan ini KPK juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengingat aset ini berhubungan dengan Kemenkes.

Rekomendasi berikutnya adalah agar pemkot Bogor melakukan evaluasi Perda dan Perkada Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam hal ini diharapkan Bapenda bersama Bagian Hukum Kota Bogor saling berkoordinasi untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

“Kita sudah sama-sama sepakat ya uang negara harus diselamatkan. Ketika kita sudah mendapatkan pajak, kapasitas fiskal baik, uang kembali ke masyarakat untuk pembangunan Kota Bogor, kewibawaan Pemda juga ikut terjaga,” kata Linda.

Hal senada diungkapkan Direktur Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Yudhiawan Wibisono. Dirinya mendorong percepatan penagihan tunggakan pajak Kota Bogor.

Baca Juga  KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

“Yang pertama, langkah yang harus kita ambil adalah penguatan database. Kemudian setelah itu, penguatan regulasi yang mengakomodir sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban membayar pajak,” kata Yudhiawan.

Kemudian, ketiga integritas petugas pajaknya. Jangan sampai terjadi potensi penyimpangan di sana. (rez)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *