Asik, Presiden Jokowi Minta Kredit UMKM Ditingkatkan Hingga 30 Persen

by -

METROPOLITAN.id – Kabar baik untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran kredit bagi UMKM bisa terus ditingkatkan hingga mencapai angka 30 persen secara nasional di tahun 2024.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi penambahan penyaluran kredit bagi UMKM oleh perbankan yang terus mengalami peningkatan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan perwakilan direktur utama bank di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/9).

“Bapak Presiden tentunya berharap bahwa sektor perbankan bisa memberikan kredit kepada UMKM. Secara year on year (yoy) sekarang rata-rata adalah sekitar 18 persen. Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta agar kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30 persen di tahun 2024,” ujar Menko Airlangga.

Baca Juga  Membawa Mobil Terlalu Kencang, Natasha Manapa Mengalami Kecelakaan Tunggal

Menurutnya, target 30 persen merupakan angka keseluruhan dari kredit nasional, bukan target yang dibebankan kepada masing-masing perbankan. Presiden memahami bahwa setiap perbankan memiliki spesialisasi bisnis masing-masing.

“Saat sekarang seperti di BRI itu mendekati 70 persen dan ada yang spesialisasinya corporate. Namun, Bapak Presiden meminta agar keseluruhan kreditnya itu adalah 30 persen, bukan berarti setiap banknya harus 30 persen karena masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri,” terangnya.

Pada pertemuan tersebut, para direktur perbankan mengutarakan usulan terkait pencadangan terhadap kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).

Para direktur menyampaikan bahwa diperlukan harmonisasi antara standar akuntansi berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terhadap NPL.

Baca Juga  Pemuda Tujuh Negara Jadi Peserta HYCamp

“Selama ini beberapa bank rata-rata sudah secara nasional sekitar 150 persen. Namun, pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accounting-nya yaitu berbasis PSAK dan perpajakan karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap perhitungan pajak. Bapak Presiden meminta ini untuk dibahas lebih lanjut,” kata Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga mengenai permasalahan kebijakan kredit di perbankan Himbara. Berkaitan dengan hal itu Presiden Jokowi meminta agar permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Untuk UMKM ini terkait dengan kegiatan seperti bencana dan yang lain akibat bencana dari perbankan bisa dihapusbukukan. Namun kalau di bank pemerintah tidak bisa menghapus tagih. Akibatnya UMKM yang terlibat itu tidak bisa diputihkan,” ujarnya.

Baca Juga  Usung 'Si Kohar', Subono Siap Pimpin Kembali IPSI Kota Hujan

Turut hadir mendampingi Presiden saat menerima perwakilan direktur utama bank tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (*/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.