Aturan Baru, Bolos Sebulan ASN Kota Bogor Bisa Langsung Dipecat

by -
ILUSTRASI Balai Kota Bogor. (Foto:Fadli/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang bakal juga diterapkan di berbagai daerah termasuk Kota Bogor.

Aturan itu menggantikan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu yang tertuang dalam aturan baru yang diteken Presiden RI Joko Widodo, per 31 Agustus lalu itu yakni terkait sanksi pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai kategori sanksi disiplin berat.

Hukuman itu dijatuhkan bagi ASN yang absen tanpa alasan yang sah. Dalam pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3, berbunyi ‘Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun’.

Baca Juga  Jelang Belajar Tatap Muka, 73 Sekolah di Kota Bogor Bakal Uji Coba PTM Terbatas

Jumlah itu lebih sedikit ketimbang yang tertuang dalam PP nomor 53 tahun 2010, di mana berbunyi ‘Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk dengan alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih’.

Kepala Bidang (Kabid) Formasi Data dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK­PSDM) Kota Bogor Elyis Sontikasyah membenarkan hal tersebut, bahwa ada perubahan dalam aturan sanksi pemberhentian yang diterapkan. Namun, aturan tersebut tidak serta merta langsung diterapkan sekarang ini lantaran menunggu turunan aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) ke pemerintah daerah.

“Mengacu pada ketentuan Pasal 6 PP 94 tahun 2021, mengenai teknis penerapan kewajiban PNS masuk kerja, diatur oleh Peraturan Menteri (Permen). Maka Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menunggu Permen dimaksud terlebih dahulu,” kata Elyis kepada Metropolitan.id, Rabu (15/9).

Baca Juga  Catat Nih! Mulai Besok, Jam Operasional Usaha Kota Bogor Cuma Sampai Jam 8 Malam

Hingga saat ini, sambung dia, peraturan menteri itu belum turun ke tingkat pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor.

“Permendagri yang belum terbit tentang ketentuan jam kerja sebagai amanat PP 94/2021. Sebagai turunan dari PP 94 tahun 2021 itu,” paparnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menandatangani PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dilansir dari keterangan pada laman resmi Sekretariat Negara, Selasa (14/9), PP ini secara resmi menggantikan aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 53 Tahun 2010. Dalam PP Nomor 94, diatur sejumlah kewajiban dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para PNS. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *