Hari Ini Anies Baswedan Diperiksa KPK

by -

METROPOLITAN – Guber­nur DKI Jakarta, Anies Baswe­dan, diperiksa KPK hari ini. Anies diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur. Ren­cananya, Anies diperiksa sebagai saksi untuk melen­gkapi berkas penyidikan ter­sangka eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya, Yoory Corneles. Hal tersebut dibenarkan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

”Benar, tim penyidik men­gagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC (Yoory Corneles), di antara­nya Anies Baswedan (guber­nur DKI Jakarta) untuk hadir pada Selasa bertempat di gedung KPK Merah Putih,” kata Ali.

Ali menyebutkan, pemang­gilan Anies ini sesuai kebu­tuhan penyidikan. Sehingga keterangan saksi untuk men­jelaskan perbuatan para ter­sangka untuk lebih jelas dan terang. ”KPK berharap para saksi yang telah dipanggil patut oleh Tim Penyidik un­tuk hadir sesuai waktu yang disebutkan dalam surat pang­gilan dimaksud,” imbuhnya.

Baca Juga  IAI Tazkia Bogor Luluskan 400 Wisudawan, Anies Baswedan Beri Wejangan

Selain Yoory, KPK sebelum­nya telah menetapkan ter­sangka Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Direktur PT Al­dira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar (RHI); Direktur PT Adonara Pro­pertindo Tommy Ardian dan terakhir PT Adonara Pro­pertindo sebagai tersangka Korporasi.

KPK menduga PT Perumda Jaya dalam pembelian tanah Munjul telah melawan hukum. Di mana tidak melakukan kajian kelayakan terhadap objek tanah. Tersangka Yoo­ry telah melakukan kesepa­katan di awal antara Anja dengan Perumda Jaya sebe­lum proses negosiasi dilaku­kan.

Dalam proses itu, KPK me­nilai kasus korupsi tanah Munjul telah merugikan keu­angan negara hingga miliaran rupiah. ”Atas perbuatan para tersangka tersebut di­duga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar se­jumlah Rp152,5 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.

Baca Juga  Hadiri Reuni Akbar 212, Anies Baswedan Mendapat Sambutan 'Gubernur Indonesia'.

Atas perbuatannya, Yoory dan tersangka lainnya disang­kakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi se­bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (sj/tob/suf/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *