Komisi I Bakal Usut Oknum PKL Pasar Kebonkembang, Pemkot Siap Kumpulkan Bukti-Bukti

by -
Aksi unjuk rasa para PKL Blok B Pasar Kebonkembang di gedung DPRD Kota Bogor, beberapa waktu lalu. (Foto:Ghifar/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Aksi unjuk rasa para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditertibkan lantaran berjualan di pelataran Blok B2 Pasar Kebonkembang ke Balai Kota Bogor hingga gedung DPRD, berbuntut panjang. Sebab para PKL masih keukeuh ingin berjualan ditempat semula dan enggan masuk kedalam pasar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sendiri menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan sudah sesuai aturan yang berlaku. Menurut Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, mekanisme penerbitan PKL telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat.

“Sehingga apa yang telah dilakukan Perumda Pasar Pakuan Jaya disebut sudah sesuai dengan kewenangannya, telah menjalankan tugasnya dalam Perda Kota Bogor Nomor 18 tahun 2019 tentang Perumda Pasar Pakuan Jaya,” katanya kepada Metropolitan.id, Kamis (16/9).

Ia menambahkan, dalam tata kelola pemerintahan di bawah komando Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Sekretaris Daerah (Sekda) Syarifah Sofiah, semua aspirasi yang terbangun melalui komunikasi antara masyarakat dan pemerintah selalu menjadi perhatian penting.

Baca Juga  Ngaspal Oktober Nanti, Konsorsium PDJT 'Kuasai' Bus BTS di Bogor

“Termasuk terkait adanya polemik penataan PKL yang terletak dipelataran gedung Blok B2 Pasar Kebonkembang, Jalan Dewi Sartika yang ditengarai sampai terjadi aksi demo,” imbuhnya.

Tentunya, kata Alma, aspirasi beberapa PKL yang telah diarahkan oleh Perumda Pasar masuk ke dalam gedung Blok B2 Pasar Kebonkembang adalah salah satu kebijakan untuk membantu pedagang dimasa pandemi Covid-19.

Menurutnya, analisis terkait persoalan usaha memang tidak mudah. Namun apa yang telah sampai ke Komisi 1 DPRD Kota Bogor melalui audensi dari ketua IKPPI beserta jajaran, menjadi catatan Pemkot Bogor dan segera akan disikapi.

Terutama terkait adanya oknum yang mengatasnamakan pemerintah untuk memanipulasi PKL agar terus melanggar aturan.

“Bukti-bukti akan kami kumpulkan terhadap oknum yang membuat kegaduhan tersebut dan dianalisis melalui prosedur penyelidikan pelanggaran Perda Kota Bogor. Hal ini sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi 1 DPRD Kota Bogor agar permasalahan ini segera dituntaskan. Pertama melalui jalur nonlitigasi. Jika masih belum bisa diselesaikan maka akan ditingkatkan kepada penegakan hukum,” tegasnya.

Baca Juga  Hendak Tawuran, 12 Pelajar Asal Kabupaten Bogor Diamankan, Ditasnya Ada Sajam

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menegaskan bahwa dirinya bakal mencari oknum yang ditengarai ‘bermain’ dalam persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pelataran gedung Blok B2 Pasar Kebonkembang, yang sempat ditertibkan dan mengadakan unjuk rasa serta protes ke Balai Kota Bogor hingga DPRD Kota Bogor, beberapa hari lalu.

Sebab, hal itu terungkap saat audiensi para PKL dengan Komisi I DPRD Kota Bogor, di gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (14/9). Saat itu, Ketua Komisi I Anita Primasari Mongan mempertanyakan terkait jumlah PKL yang sebenar-benarnya.

Dari sepengetahuannya saat Anita duduk di Komisi II, diketahui PKL di depan Blok B II Pasar Kebon Kembang berjumlah 9 orang. Namun karena ada limpahan dari Blok F bertambah 12 orang, sehingga menjadi 21 orang.

“Nah sekarang kenapa menjadi 34 orang? Saya minta data para PKL juga agar bisa kita pastikan kebenarannya,” tegas Anita.

Saat itu, salah satu perwakilan pedagang pun menyampaikan bahwa ada permainan dari orang-orang yang bekerja di Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPPJ) untuk membawa PKL agar bisa berjualan di depan Blok B II.

Baca Juga  Hormati Tamu, Massa GNPF Sambut Raja Salman Di Halim Dan Bogor

Atty dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan mencari oknum tersebut karena menurutnya sudah melanggar aturan dan menyalahi wewenang.

“Itu oknumnya akan kami cari. Jadi ini yang 34 di data dulu, kalau kami sampai mengetahui siapa yang ada dibelakangnya ini akan kami tindak tegas,” tegas Atty.

Menurut Atty, jika ada yang bermain-main dengan mendatangkan PKL dan memungut uang, itu adalah tindakan yang mencoreng dan jelas melanggar perda.

Namun, ia ingin aduan dari PKL ini diperkuat dengan bukti-bukti yang ada. Agar nantinya laporan yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD dan Walikota bisa lengkap.

“Jika PKL atau masyarakat tidak melanggar perda maka saya akan pasang badan. Sekarang, kami akan membuat rekomendasi yang akan kami laporkan kepada pimpinan DPRD dan Walikota,” tandasnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.