Minim Anggaran Tangani Kasus Ijazah Tertahan, DPRD Kota Bogor Desak Pemprov Jabar Turun Tangan

by -
SAID MUHAMMAD MOHAN anggota DPRD Komisi IV.

METROPOLITAN.id – Kota Bogor rupanya belum bisa lepas dari aduan masyarakat soal tertahannya ijazah siswa yang terkendala tunggakan biaya sekolah.

DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV terus mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar mengalokasikan anggaran untuk membantu warga tidak mampu yang terkendala masalah tertahan ijazah oleh sekolah.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhamad Mohan mengatakan, pihaknya masih mendapatkan keluhan dan permasalahan klasik di masyarakat, yakni terkait tunggakan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Bogor.

“Berdasarkan dari hasil reses dan informasi yang masuk ke Komisi IV, kami kembali memperjuangkan kaitan dengan penahanan ijazah, atau bahasanya lebih ke pelunasan biaya pendidikan, yang didalamnya ada masyarakat yang mengalami ijazah yang ditahan pihak sekolah,” kata Mohan, Selasa (14/9).

Baca Juga  APEKSI: Menteri Bahlil Punya Banyak PR

“Melalui daftar inventaris masalah, yang kita komunikasikan dengan Pemkot dan Alhamdulillah akhirnya disetujui,” imbuhnya.

Komisi IV pun saat ini tengah mengusulkan hal itu dan mencari solusi yang dialami masyarakat, yang kemudian sulit mencari pekerjaan lantaran tertahan dokumen ijazah di sekolah. Terkendala tunggakan biaya pendidikan.

“Kemudian, kita juga sedang mengkomunikasikan dengan Disdik Provinsi Jawa Barat. Karena ada keterbatasan anggaran di pemkot, tentunya perlu bantuan dan intervensi dari Pemprov. Kita akan bangun komunikasi dengan Disdik Provinsi, bahwa untuk sekolah SMA/SMK sederajat, supaya hadir menyelesaikan kasus serupa. karena kewenangan provinsi (Jabar),” jelas politisi Gerindra itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri menegaskan bahwa Pemrov Jawa Barat pun semestinya menyiapkan alokasi anggaran untuk kasus warga yang ijazahnya tertahan sekolah karena tunggakan biaya pendidikan. Apalagi banyak kasus terjadi pada siswa tingkat SMA/SMK, yang merupakan kewenangan dari Pemprov Jawa Barat melalui KCD.

Baca Juga  5.182 Kendaraan Jadi Korban Ganjil Genap di Kota Bogor

“Saya tegaskan, kami meminta agar Pemprov Jabar juga menyiapkan alokasi seperti Kota Bogor karena kewenangan ada di mereka. Karena banyak kasus di siswa tingkat SMA/SMK, itu kewenangan mereka,” tuntas Gus M. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *