PKL Sebut Ada Oknum Bermain di Pasar Kebonkembang, Atty Somaddikarya : Akan Kami Cari dan Tindak Tegas

by -
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya. (Dok. pribadi)

METROPOLITAN.id – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menegaskan bahwa dirinya bakal mencari oknum yang ditengarai ‘bermain’ dalam persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pelataran gedung Blok B2 Pasar Kebonkembang, yang sempat ditertibkan dan mengadakan unjuk rasa serta protes ke Balai Kota Bogor hingga DPRD Kota Bogor, beberapa hari lalu.

Sebab, hal itu terungkap saat audiensi para PKL dengan Komisi I DPRD Kota Bogor, di gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (14/9). Saat itu, Ketua Komisi I Anita Primasari Mongan mempertanyakan terkait jumlah PKL yang sebenar-benarnya.

Dari sepengetahuannya saat Anita duduk di Komisi II, diketahui PKL di depan Blok B II Pasar Kebon Kembang berjumlah 9 orang. Namun karena ada limpahan dari Blok F bertambah 12 orang, sehingga menjadi 21 orang.

“Nah sekarang kenapa menjadi 34 orang? Saya minta data para PKL juga agar bisa kita pastikan kebenarannya,” tegas Anita.

Saat itu, salah satu perwakilan pedagang pun menyampaikan bahwa ada permainan dari orang-orang yang bekerja di Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPPJ) untuk membawa PKL agar bisa berjualan di depan Blok B II.

Baca Juga  Siswi SDN Bubulak Harumkan Nama Sekolah

Atty dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan mencari oknum tersebut karena menurutnya sudah melanggar aturan dan menyalahi wewenang.

“Itu oknumnya akan kami cari. Jadi ini yang 34 di data dulu, kalau kami sampai mengetahui siapa yang ada dibelakangnya ini akan kami tindak tegas,” tegas Atty.

Menurut Atty, jika ada yang bermain-main dengan mendatangkan PKL dan memungut uang, itu adalah tindakan yang mencoreng dan jelas melanggar perda.

Namun, ia ingin aduan dari PKL ini diperkuat dengan bukti-bukti yang ada. Agar nantinya laporan yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD dan Walikota bisa lengkap.

“Jika PKL atau masyarakat tidak melanggar perda maka saya akan pasang badan. Sekarang, kami akan membuat rekomendasi yang akan kami laporkan kepada pimpinan DPRD dan Walikota,” tandasnya.

Baca Juga  Saatnya Pemuda Bergerak

Sementara itu, Direktur Utama PPPJ Muzakkir menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pengelolaan dan pemberdayaan terhadap PKL. Sebab pengelolaan dan pemberdayaan PKL merupakan tugas dan kewenangan Pemkot bogor.

Menurutnya, PPPJ melakukan pengelolaan hingga pembinaan terhadap pedagang binaan yang disebut pedagang NKL (Non kios Non los). NKL ini ditempatkan pada lokasi yang sudah disiapkan oleh Perumda Pasar pakuan jaya dan memiliki kartu izin dari perumda pasar.

“Disaat proses pembangunan blok F, ada kebijakan khusus dari perumda pasar untuk menempatkan sementara PKL di depan Blok B2. Dengan syarat setelah selesai pembangunan blok F, mereka wajib masuk kedalam pasar kebon kembang (blok A dan B atau Blok F). Karena Perumda pasar harus melakukan penataan kawasan pasar. Oleh karenanya perumda pasar tidak membebankan/ menarik biaya kepada PKL yang akan menempati lokasi yang sudah disiapkan,” katanya.

Lalu, pihaknya menyiapkan relokasi ke dalam pasar baik di kios, los dan selasar pasar, yang tidak mengganggu pedagang dalam dan akses jalan. Pihaknya memberikan secara gratis 3-6 bulan dan bisa di tinjau kembali supaya PKL bisa lancar berjualan dan mengangkat marwah PKL jadi pedagang resmi yang mempunyai izin.

Baca Juga  KSU Karya Mandiri Hadirkan Solusi Keuangan Kaum Perempuan

“Dan kami memberikan fasilitas kepada PKL untuk menjadi pedagang binaan pasar yang legal. Kami sudah melakukan dialog dengan para PKL, bahkan PKL sudah berdialog juga dengan Ibu sekda untuk mecari solusi. Pada saat dialog tersebut disepakti bahwa PKL diberikan waktu selama satu minggu, sampai 10 september 2021, untuk berdagang kembali sambil masing-masing PKL mempersiapkan diri untuk masuk kedalam pasar,” ujarnya.

Seiring proses berjalannya waktu, kata dia, pihaknya sudah melakukan langkah persuasif, memberikan penjelasan, dan solusi. namun PKL tidak berpindah juga kedalam pasar, malah melakukan demostrasi kembali.

“Menurut hemat kami, alangkah baiknya PKL masuk kedalam pasar, menjadi pedagang binaan yang legal, dan ayo bersama- sama majukan pasar,” tuntas Muzakkir. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *