Program Bagi-bagi Alat Kontrasepsi di Bogor Disoal, APH Diminta Turun Tangan

by -
ILUSTRASI. (ist)

METROPOLITAN.id – Program pembagian alat kontrasepsi bagi warga Kota Bogor di tengah pandemi terus jadi sorotan lantaran dinilai kurang efektif. Mengingat angka kehamilan Kota Bogor tahun 2021 terus meningkat.

Diantaranya Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Korp Alumni HMI (KAHMI) Bogor Dwi Arsywendo. Ia pun mempertanyakan tingkat urgensi pengadaan alat kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kota Bogor itu.

Ia mengatakan, program pengadaan dan pembagian alat kontrasepsi kepada masyarakat tidaklah urgen.

“Urgensinya apa pemerintah membagi-bagikan alat kontrasepsi seperti itu? jangan sampai malah menimbulkan efek negatif di kemudian hari,” katanya kepada wartawan, Senin (20/9).

Menurutnya, program KB sangat penting untuk mengendalikan laju penduduk. Namun harus dibarengi dengan edukasi dan sasaran yang jelas.

“Yang jadi pertanyaan bagaimana proses distribusinya dan kepada masyarakat yang mana?”tanya Dwi.

Baca Juga  AXIS Dukung Vaksinasi Pelajar dan Mahasiswa di Pontianak

Sebab, pada prakteknya masyakat yang ingin menerapkan KB, tetap harus mengeluarkan biaya alias tidak gratis. Sehingga ia pun mendesak aparat penegak hukum turut memantau dan menyelidiki program ini.

“Intinya harus ada penelusuran mendalam tentang eksekusi dari program ini. Saya sih meminta APH (Aparat Penegak Hukum, red) untuk turun tangan menyelidiki program kontrasepsi ini,” pintanya.

Sebelumnya, di tengah pandemi, angka kehamilan di Kota Bogor masih cukup tinggi. Dari catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, sejak awal hingga pertengahan tahun 2021 saja angka kehamilan sudah mencapai 11 ribu.

Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (Disdalduk-KB), punya program berperan aktif menyalurkan bantuan alat kontrasepsi secara gratis, yang bersumber dari pemerintah pusat.

Baca Juga  Alhamdulillah, 14 Purnabakti Dapat Bantuan

Meskipun ada program tersebut, program tersebut dianggap kurang efektif karena Disdalduk KB rupanya tidak memiliki data kongkret soal angka kehamilan di Kota Bogor.

Alasannya, hanya Dinkes yang punya data angka kehamilan. Hal itu diungkapkan Kepala Disdalduk KB Kota Bogor Rakhmawati.

“Kalau (data jumlah) bumil (ibu hamil, red) dan ibu menyusui masih di Dinkes, kalau kita hanya membantu penggerakan saja. Jadi mengenai data itu adanya di Dinkes,” saat dikonfirmasi, Selasa (14/09).

Menurutnya, bantuan alat kontrasepsi itu disalurkan ke masyarakat melalui 54 fasilitas kesehatan (faskes). Namun dia mengetahui detail jumlahnya alokais masing-masing faskes karena cukup banyak.

“Bantuan itu disalurkan ke 54 faskes, jatahnya sesuai dengan surat permohonan atau permintaan,” papar mantan kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor itu.

Ia menjelaskan, bantuan alat kontrasepsi tersebut diperoleh dari gudang BKKBN ke gudang Disdalduk-KB, lalu di sebar sesuai dengan surat permohonan dari fasilitas kesehatan yang sudah teregister sebagai fasilitas kesehatan yang melayani alat kontrasepsi.

Baca Juga  PPKM, Kota Bogor Tutup Jalan Jenderal Sudirman pada Malam Hari

Selain kegiatan rutin pelayanan KB, alat kontrasepsi di alokasikan pada fasilitas kesehatan pada saat ada kegiatan momentum.

Seperti kegiatan momentum hari keluarga nasional, hari jadi kota bogor, hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan dan lain lain.

“Kalau alat kontrasepsi itu dari BKKBN melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), peruntukannya juga sudah di tentukan oleh BKKBN pusat, jadi jumlahnya sama seluruh Indonesia. Kita hanya melaksanakan saja,” jelasnya.

Bahkan, sambung dia, petunjuk teknis (juknis) detail barang-barangnya juga sudah diberikan dari BKKBN pusat.

“Yang IUD kit dan implant kit juga semua di-pagu dari sana,” tukas Rakhmawati. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *