Realisasi Program RTLH Kota Bogor 2021 Masih Jeblok

by -
ILUSTRASI Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bogor. (Foto:Fadli/Metropolitan)

DPRD : Catatan dan Evaluasi Disperumkim kaitan RTLH Banyak Dikeluhkan Warga

————————–

METROPOLITAN.id – Tersisa tiga bulan jelang akhir tahun, Serapan anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bogor rupanya belum bagus-bagus amat. Dari beberapa wilayah kecamatan yang ada se-Kota Bogor, realisasi bantuan RTLH yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, masih dibawah 50 persen.

Salah satunya di Kecamatan Tanahsareal. Menurut Camat Tanahsareal, Sahib Khan, untuk program RTLH di kecamatan Tanahsareal pada tahun ini berasal dari APBD Kota Bogor. Baik melalui program reguler melalui Bagian Kesejahteraan (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, maupun dari Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT).

Sedangkan untuk yang bersumber dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, ia mengakui belum ada yang cair dan terealisasi.

“Sumbernya sama dari APBD, Reguler pengajuan melalui aplikasi sahabat dari Bagian Kesra. Kalau BSTT biasanya rumah yang kena bencana. Untuk BSPS atau DAK tahun ini di Tanahsareal belum cair. Itu via BKM,” kata Sahib kepada Metropolitan.id, Kamis (23/9).

Baca Juga  Disdik Kumpulkan Ratusan Pengelola PAUD

Secara umum dari data yang ada, dari 11 kelurahan yang ada se-Kecamatan Tanahsareal, hanya 9 kelurahan yang mengajukan program RTLH reguler. Tahun ini, kata dia, Kecamatan Tanahsareal mengajukan 714 rumah untuk dibantu program RTLH reguler.

Namun hingga saat ini baru 355 rumah yang terealisasi bantuan. Sedangkan 359 rumah atau lebih dari 50 persen belum tersentuh bantuan RTLH.

Sama halnya dengan pengajuan bantuan RTLH melalui BSTT, dari 45 rumah yang mengajukan, baru 17 rumah yang belum terealisasi.

“Yang belum terealisasi dari sektor itu ada 28 rumah,” imbuh mantan sekretaris Camat Bogor Timur itu.

Menurutnya, ada kendala dalam pelaksanaan program RTLH melalui APBD Kota Bogor tahun ini. Diantaranya terkait keterbatasan anggaran. Sehingga realisasinya masih jauh dari target usulan. Sahib mengakui, RTLH yang diajukan tahun ini namun belum sempat terealisasi, akan ditunda untuk direalisasikan pada tahun berikutnya.

“Terkendala anggaran yang tidak cukup, Ditunda untuk tahun berikutnya pencairan RTLH-nya,” paparnya.

Baca Juga  Bank bjb Raih Top 50 Emiten di 13th IICD Governance Award

Tak hanya di Kecamatan Tanahsareal, hal serupa juga terjadi di Kecamatan Bogor Utara. Menurut Camat Bogor Utara, Marse Hendra Saputra, untuk program RTLH di Kecamatan Bogor Utara untuk tahun ini ada beberapa sumber anggaran.

Diantaranya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pusat, bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bogor.

Ia memerinci, untuk RTLH yang bersumber dari APBN, ada 70 unit rumah melalui BSPS dan 24 unit rumah dari DAK yang kini sedang on progres.

“Lalu untuk RTLH dari Bankeu Provinsi (Jabar) ada 250 usulan RTLH, tapi belum ada yang terealisasi. Kalau yang dari APBD Kota Bogor, dari 866 usulan RTLH, baru terealisasi 321 RTLH,” jelasnya.

“Kalau untuk ajuan tahun 2022, belum ada karena masih dalam rekapan. Ditambah dengan jika tidak direalisasikan tahun ini, akan di usulkan kembali jika memungkinkan,” ujar Marse.

DPRD : Catatan dan Evaluasi Disperumkim kaitan RTLH Banyak Dikeluhkan Warga

Realisasi program RTLH dari APBD Kota Bogor ini sempat menuai kritik dari Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Salah satunya Atang menilai program bantuan RTLH di Kota Bogor hanya mengejar kuantitas (jumlah rumah yang dibantu), ketimbang kualitas perbaikan bagi warga penerima manfaat.

Baca Juga  UNBK di SMP PGRI 17 Gilir 140 Siswa

Seperti dicontohkan Atang, warga penerima manfaat hanya mendapatkan bantuan di bawah Rp10 juta bahkan ada yang hanya menerima Rp5 juta. Sementara, kebutuhan anggaran perbaikan rumahnya untuk menjadi layak huni lebih dari anggaran yang diberikan.

Atang mengaku sepakat jumlah anggaran yang diberikan kepada warga penerima manfaat bantuan RTLH disesuaikan berdasarkan catatan pemeriksaan yang dilakukan Disperumkim Kota Bogor.

Akan tetapi, fakta di lapangan masih banyak keluhan dari masyarakat terkait catatan dan evaluasi yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim), bahwa jumlah bantuan yang diberikan masih banyak kekurangannya.

“Jadi saya kira perlu ada duduk bersama antara Perumkim, kecamatan dan DPRD, bahwa standarnya seperti apa, jangan sampai yang rusaknya dibantu Rp15 juta tapi karena ngejar kuantitas rumah banyak dibantu, akhirnya hanya dibantu Rp7 juta,” imbuhnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.