Sabar… Insentif Guru Madrasah Non-PNS Cair Akhir Bulan ini

by -
Guru Madrasah

METROPOLITAN – Proses pencairan insentif bagi guru madrasah bukan PNS mema­suki tahap akhir. Menteri Agama (Menag), Yaqut Cho­lil Qoumas, menegaskan ba­hwa insentif ini secara berta­hap segera cair.

”Surat Perintah Pembayaran Dana sudah terbit. KPPN se­gera menyalurkan anggaran yang sudah teralokasi di RKAKL Kementerian Agama ke Re­kening Bank Penyalur insen­tif guru madrasah bukan PNS,” jelas Menag di Jakarta, Selasa (28/9). “Kami perkirakan se­moga akhir September atau awal Oktober 2021 dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru bukan PNS penerima insentif,” sambungnya.

Menurutnya, insentif ini diberikan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Insentif ini bertujuan memotivasi guru bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendi­dikan. “Dengan begitu diha­rapkan terjadi peningkatan kualitas proses belajar-menga­jar dan prestasi belajar pe­serta didik di RA dan Madra­sah,” serunya.

Dirjen Pendidikan Islam, M Ali Ramdhani, menambahkan, insentif akan diberikan ke­pada guru yang memenuhi kriteria. Total kuota yang ada telah dibagi secara proporsi­onal berdasarkan jumlah guru setiap provinsi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak, karena jum­lah guru madrasah bukan PNS juga paling banyak. “Sebe­lumnya, anggaran insentif guru ada di daerah. Untuk 2021, pencairan insentif dila­kukan secara terpusat melalui anggaran Ditjen Pendidikan Islam,” ujarnya.

Baca Juga  UTBK IPB University Wajib Bawa Surat Bebas Covid-19

“Tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA/Madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerima­nya secara langsung ke re­kening guru yang bersangku­tan,” lanjut Ali.

Sementara itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidi­kan, M Zain, menambahkan, karena keterbatasan angga­ran, insentif hanya diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai ketersediaan ku­ota masing-masing provinsi.

Adapun kriterianya, lanjut M Zain, antara lain masih aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sis­tem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kepen­didikan Kementerian Agama); Kedua, belum lulus sertifi­kasi; Ketiga, memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kepen­didikan (NUPTK).

Baca Juga  GSI Kota Bogor Raih Tren Positif

Keempat, guru yang menga­jar pada satuan adminis­trasi pangkal binaan Kemen­terian Agama; Kelima, ber­status sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diseleng­garakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus-menerus dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kemen­terian Agama serta melaks­anakan tugas pokok sebagai guru. “Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdian­nya lebih lama dan ini dibuk­tikan dengan Surat Kete­rangan Lama Mengabdi,” tegas M Zain.

Selain itu, yang bersangku­tan juga harus memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV; Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya; Ke­mudian, bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kemen­terian Agama; Belum usia pensiun (60 tahun). “Ini akan diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua,” sebut M Zain; Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah; Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah; Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif. “Ter­akhir tunjangan insentif di­bayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika. Ini akan dibukti­kan dengan Surat Keterang­an Layak Bayar,” tandasnya. (jp/feb/py)

Baca Juga  Kepala Sekolah Bantah Adanya Pelecehan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *