Sekda Siapkan Sanksi Bagi ASN yang Males-malesan saat WFH

by -
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin

METROPOLITAN.id – Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor rupanya masih ada yang menerapkan Work From Home (WFH).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, WHF masih diberlakukan dibebeapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itu untuk mengurangi resiko penularan covid-19 di kantor pemerintahan. Meski begitu, Burhan juga mengaku telah mengintruksikan kepada seluruh kepala dinas, untuk mengawasi betul kinerja anak buahnya.

“Tiap hari kami pantau, kami sudah mengintruksikan kepada kepala dinas untuk mengawasi kinerja harian dan mingguan ASN,” kata dia.

Dalam penerapan WFH kali ini, menurut Burhan tidak jauh berbeda dengan WFH pada sebelumnya, dimana dinas-dinas esensial wajib masuk atau Work From Office (WFO) 100 persen sedangkan non esensial hanya 25 persen WFO atau 75 persen masih memberlakukan WFH seperti yang tertuang dalam keputusan Bupati Bogor.

Baca Juga  Waduh! Santriwati di Bogor Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual di Ponpes

Selain itu, setiap SKPD yang melaksanakan WFH, labjut Burhan, harus menyiapkan time line kinerja harian dan mingguan yang mesti dipenuhi oleh setiap ASN. Hal itu dilakukan untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan yang nantinya laporan kinerja ASN tersebut, mesti diserahkan oleh seluruh kepala dinas kepada Sekretariat Daerah.

“Laporan kinerjanya nanti harus diserahkan oleh kepala dinas kepada kami secara berkala di setiap pekan. Ini semua kami lakukan, agar momentum WFH ini, tidak menjadi alasan loyonya kinerja ASN Kabupaten Bogor,” paparnya.

Pihaknya juga tak segan untuk memberikan sanksi, kepada ASN yang tidak memenuhi capaian kinerja harinya, berdasarkan time line kinerja yang sudah di buat oleh setiap SKPD.

Baca Juga  Permohonan PKPU Pemohon Dikabulkan, Roy Sianipar: Jalan Terbaik

“Sanksi tetap ada. Mulai dari sanksi teguran ringan dan teguran berat. Intinya kalau soal sanksi kami akan merujuk kepada aturan yang berlaku,” kata Burhan.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, jika pemberlakuan WFH mengingat tingginya potensi penularan covid-19 di lingkungan kantor pemerintahan. Meski begitu, lanjut Ade, masih ada sejumlah ASN yang tetap masuk kerja di kantor.

“Seperti sebelumnya, nanti yang WFH bisa bergantian. Tapi nanti jika diperlukan darurat ASN wajib datang ke kantor,” ungkapnya.(mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *