Seleksi Lelang Jabatan di Sekretariat Jenderal DPR RI Disoal, Peserta Bakal Ajukan Gugatan

by -

METROPOLITAN.id – Seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI disoal. Salah satu peserta mengaku akan menggugat proses seleksi terbuka atau lelang jabatan tingkat Eselon I dan II tersebut karena dianggap bermasalah.

Salah seorang peserta yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dirinya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan hasil tes tersebut.

Dia menduga proses seleksi yang berjalan telah melanggar aturan dan tidak transparan.

“Saya sangat kecewa, dan saya bismillah akan mengajukan gugatan ke PTUN agar terang benderang. Tidak ada fitnah dan kecurigaan saya terhadap adanya dugaan kongkalikong antara Ketua Pansel bu Damayanti dan Sekjen DPR Indra Iskandar,” ujar peserta tersebut.

Baca Juga  Mulan Jameela Pamer Pamflet Di Instagram

Kecurigaannya semakin kuat setelah menonton ulang pernyataan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar beberapa bulan lalu sebelum lelang jabatan dimulai. Saat itu, nama Lidya Suryani Widyawati telah dipromosikan ke Pejabat BURT.

Beberapa waktu kemudian, pernyataan tersebut menjadi kenyataan. Suryani Widyawati lolos menduduki jabatan sesuai di video tersebut, yakni Kepala Pusat Perancang Undang–undang.

“Jujur, mas, banyak banget kecurigaan saya. Pertama soal video Pak Sekjen beberapa bulan lalu, terbukti sekarang. Kedua hasil nilai juga tidak teransparan, kan mas ngaku sudah minta hasil ke Sekretariat Pansel Sekretaris Pansel Heny Widyaningsih S namun tidak juga dikasih, ya apalagi kami. Sehingga alangkah baiknya saya tempuh jalur hukum saja,” ungkapnya.

Baca Juga  Dua Kursi Kepala Dinas di Kota Bogor Ini Bakal Segera Dilelang

Terpisah, Ketua Forum PDMI, Arif hidayat juga merasa dirinya melihat banyak keanehan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sejak Indra Iskandar menjadi Sekjen DPR RI.

“Memang saya lihat banyak keanehan sejak Pak Indra ini,” aku Arif.

Keanehan tersebut antara lain disebutnya soal banyak jabatan strategis yang dibiarkan bertahun-tahun kosong. Anehnya, lelang jabatan sudah dua kali dilakukan namun tetap juga belum ada yang dilantik untuk mengisi jabatan tersebut.

“Deputi Bidang Administrasi Drs. H Mardian Umar meninggal dunia itu pada tanggal 27 Februari 2019 hingga saat ini belum ada yang menggantian posisinya,” terangnya.

Selain jabatan Deputi Bidang Administrasi, ia menyebut Biro Pemberitaan Parlemen juga mulai tahun lalu hingga saat ini dibiarkan dijabat oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas (PLT).

Baca Juga  Usul Hak Angket Penyadapan Dibilang Mengada-ada

“Ada apa jabatan strategis dibiarkan kosong? Apakah ada muatan ekonomi seperti yang marak di tangani KPK saat ini? Semoga saja KPK memantau tahapan demi tahapan lelang jabatan di lingkup Sekjen DPR RI,” tandasnya. (*/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *