Warga Jasinga dan Pamijahan dapat Sertifikat Tanah dari Presiden Jokowi

by -

METROPOLITAN.id – Sejumlah warga di Kecamatan Jasinga dan Pamijahan, Kabupaten Bogor mendapat sertifikat tanah yang diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada 500 bidang sertifikat yang dibagikan dengan luas 42,72 hektare.

Penyerahan sertifikan tanah tersebut dilakukan secara virtual dari Presiden Jokowi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Sofyan A Djalil di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (22/9).

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, penyerahan sertifikat ini dapat memberikan kepastian hukum terkait surat tanah bagi masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya masyarakat Kecamatan Jasinga dan Pamijahan.

“Hari ini penyerahan sertifikat tanah redistribusi dari Gugus Tugas Reforma Agraria. Total yang diserahkan ada 500 bidang tanah untuk warga Jasinga dan Pamijahan, mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka dan ada kepastian hukum terkait surat-surat tanah mereka,” ujar Ade Yasin.

Baca Juga  Zm Didukung Warga Kebonkelapa

Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut banyak konflik agraria yang berlangsung lama, bahkan sangat lama hingga ada yang puluhan tahun dan mencapai 40 tahun dan masalahnya tidak pernah selesai.

Presiden Jokowi mengaku paham betul konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi para petani, nelayan, serta masyarakat dalam menggarap lahan.

Setiap tahunnya, ia kerap menerima kelompok tani yang rela jauh datang ke Jakarta, bahkan ada yang jalan kaki ke Jakarta hanya untuk memperjuangkan lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria.

“Hari ini bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021, saya akan menyerahkan 124.120 sertipikat tanah hasil redistribusi di 26 Provinsi dan 127 kabupaten/kota. Sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota, jadi prioritas di tahun 2021. Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat, tanah fresh yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik,” terang Presiden Jokowi.

Baca Juga  Kodim 0621 Gelar Giat Bela Negara

Menurutnya, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan ini merupakan hasil perjuangan bersama dengan melibatkan kelompok organisasi dan pemerintah. Negara berkomitmen untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada dalam mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat untuk memastikan ketersediaan ruang publik bagi masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah.

“Pada jajaran Polri saya minta membantu mengusut mafia tanah yang ada, jangan sampai ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Saya minta Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk juga menyalurkan bantuan berupa modal, bibit, pupuk pelatihan agar tanah yang digarap penerima manfaat reformasi agraria ini lebih produktif sehingga dapat memberikan hasil bagi kehidupan masyarakat. Saya minta agar sertifikatnya dijaga baik-baik, jangan sampai hilang, rusak, atau beralih fungsi dialihkan ke orang lain. Harus betul-betul dijaga,” tegas Jokowi. (fin)

Baca Juga  Bakal Ditingkat dan Dilengkapi Aula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *