Catat! Pakai Air Tanah, Kantor bakal Disegel

by -

METROPOLITAN – Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa Pemerin­tah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memberikan sanksi tegas kepada peng­elola gedung atau perkantoran yang masih nakal mengguna­kan air tanah. Sanksi tersebut berupa penghentian semen­tara, penyegelan hingga mem­bayar denda sebesar Rp50 juta.

”Ada sanksi peringatan ter­tulis penghentian sementara atau penyegelan penyumbatan, termasuk sanksi denda sebe­sar Rp50 juta dan sanksi pi­dana. Ada sanksinya semua,” ujar Riza. Ia menjelaskan, pemberian sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Dae­rah (Perda) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggara­an dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permu­kaan masih berlaku untuk penggunaan air tanah.

Karena itu, Riza meminta pemilik perkantoran di Ja­karta menghentikan pema­kaian air tanah dan beralih menggunakan air perpipaan dengan berlangganan Peru­sahaan Air Minum (PAM). ”Ya tentu ada sanksi ada aturannya, Perda Nomor 10 Tahun 1998,” katanya.

Baca Juga  Warga DKI hingga Bekasi Dilarang Pakai Air Tanah, Setuju?

Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, pendistribu­sian air bersih di DKI Jakarta baru mencapai 60 persen. Namun jika semua memilih air PAM, pemerintah akan menyanggupinya untuk men­gatasi penurunan air tanah di Jakarta. ”Existing 1,7 juta me­ter kubik per hari yang dibu­tuhkan cakupannya 64 persen, kebutuhan ke depan itu nan­ti untuk 100 persen pada 2030 Insya Allah,” ungkap Riza.

Tak hanya itu, Riza menga­takan bahwa nantinya sejum­lah sumber air bersih yang akan disalurkan ke Jakarta, yakni dari Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian-Serpong, Wa­duk Jatiluhur serta Waduk Juanda. Adapun penyaluran air bersih ini bekerja sama dengan Kementerian Peker­jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). ”Program-program yang kita rencanakan Insya Allah nanti selesai dan diharapkan pada 2030, 100 persen cakupan air di Jakarta bisa terpenuhi,” jelasnya.

Baca Juga  Warga DKI hingga Bekasi Dilarang Pakai Air Tanah, Setuju?

Riza melanjutkan, sudah ada industri usaha hingga hotel di Jakarta yang telah mengguna­kan air bersih PAM. Karena itu, ia berharap perkantoran yang belum atau masih meng­gunakan air tanah dapat be­ralih ke air PAM.

”Ya, selama ini kalau bagi tempat-tempat industri usaha, hotel perkantoran mereka tidak ada masalah sudah ada dari PAM dan rumah-rumah yang selama ini belum mendapat PAM itu diperkenankan mengambil dari pompa, ten­tu harus diatur supaya tidak menimbulkan masalah,” ka­tanya. (sc/tob/suf/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *