Duh, Bamus DPRD Bogor Nggak Satu Suara Soal Raperda PDJT

by -
ILUSTRASI Sidang Paripurna DPRD Kota Bogor. (Ist)

METROPOLITAN.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor nampaknya tidak satu suara kaitan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan status Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Sebab, keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD yang menunda pengesahan Raperda itu pasca-selesai dari panitia khusus (pansus) dinilai bisa menjadi bola liar bagi DPRD sendiri.

“Mengesahkan perda itu merupakan tanggungjawab kita dan sudah sesuai amanat Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) 54 Tahun 2017,” kata Anggota Bamus, Akhmad Saeful Bakhri, Minggu (17/10).

Apalagi, kata dia, Pansus PDJT juga sudah mengantongi Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Ia menambahkan, meskipun ada kasus dalam tubuh PDJT yang sedang diselidiki aparat penegak hukum, hal itu mestinya dibiarkan saja.

“Sebab antara perubahan status dan kasus yang kini tengah ramai itu adalah hal berbeda,” papar Gus M, sapaan karibnya.

Baca Juga  Hiks! Operasi Pasar Murah di Bogor Diwarnai Penggunaan Kantong Plastik

Menurutnya, dalam raperda tersebut sama sekali tidak membahas kaitan anggaran. Setali tiga uang, pun tidak ada korelasinya program Buy The Service (BTS) yang dimenangkan konsorsium PDJT.

“Ini kan hanya sebatas perubahan status saja, nggak bahas anggaran PMP atau BTS,” tegasnya.

Sehingga, kata dia, DPRD semestinya tidak perlu takut untuk mengesahkan raperda tersebut. Apalagi dari informasi yang ia dapatkan, penegak hukum sedang menyelidiki kasus PMP 2015 sampai 2018, sedangkan DPRD hanya merubah nama saja.

Apabila nantinya pengelolaan anggaran PDJT ternyata memang bermasalah, hal itu merupakan tanggung jawab direksi dan bukanlah DPRD.

“PDJT saat ini pun sudah ada dirut baru, walau statusnya masih Plt,” tukas politisi PPP itu.

Sebelumnya, meskipun telah selesai pembahasan di panitia khusus (pansus) PDJT, rupanya pengesahannya ‘digagalkan’ Bamus DPRD Kota Bogor, yang meminta pansus PDJT untuk mendapatkan Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. Hal itu terkuak saat rapat pembahasan pansus PDJT dengan Bamus, Kamis (14/10).

Baca Juga  Tingkatkan Kapasitas dan Soliditas di Jawa Barat, Kalapas Gunungsindur Ikuti Pelatihan Katakter

Ketua Pansus PDJT Shendy Pratama mengatakan, sejauh ini pansus yang dipimpinnya sudah menunaikan kewajiban untuk menyampaikan raperda tersebut kepada Bamus.

Sehingga kaitan produk hukum daerah perda PDJT, pihaknya sudah meminta untuk diparipurnakan.

“Namun dinamika yang terjadi di Bamus, ada keinginan untuk adanya LO kembali dari kejaksaan. Alasannya untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian,” katanya kepada wartawan, Kamis (14/10).

Pihaknya membenarkan bahwa sudah mengantongi LO dari Kejati Jabar per 21 Mei lalu. Saat disinggung alasan Banmus kembali meminta LO dari Kejari Kota Bogor, menurutnya karena ada permintaan dari koordinator pansus.

“Kami di pansus menyakini bahwa untuk memparipurnakan sesuatu peraturan daerah, bukan berarti adanya persetujuan. Pendapat dari kejati itu sudah disampaikan dan telah ditindaklanjuti dengan menghadirkan tenaga ahli yang kompeten agar regulasi tidak bertentangan. Jadi sebetulnya sudah selesai,” tegasnya.

Baca Juga  Kapolres Metro Jakpus Bentuk Jaguar Cegah Tawuran

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan bahwa tidak terlaksananya paripurna Raperda PDJT disebabkan adanya permasalahan hukum yang kini tengah mendera PDJT terkait PMP sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa secara garis besar peristiwa itu dengan kebijakan membuat satu peraturan daerah dirasa memang tidak saling berkaitan dan sesuatu yang beda.

Namun, pada saat rapat dengan kejaksaan beberapa waktu lalu, ketua pansus bertanya mengenai paripurna raperda itu dan memohon arahan ke kejari.

“Respon kejari, agar DPRD kembali menyampaikan surat resmi. Karena sudah ada bahasa seperti itu, kami menjaga marwah secata kelembagaan termasuk lebih menyakinkan kami bahwa pengesahan raperda tidak akan berujung masalah,” jelasnya.

Dengan demikian, sambung Jenal, Bamus mengambil jalan tengah untuk meminta LO kembali.

“LO yang pertama kan, PDJT belum ada masalah. Sekarang kan ada masalah. Memang ini peristiwa berbeda, tapi saling berkaitan,” kata politisi Gerindra itu. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.