Garap Raperda Produk Hukum, DPRD Kota Bogor Minta Dikawal Kejari

by -
Kajari Kota Bogor Sekti Anggraini. (Ryn/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – DPRD Kota Bogor tengah menggarap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang produk hukum daerah. Legislator pun menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dalam menggarap raperda yang nantinya bakal menjadi paduan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu.

“Kami datang ke DPRD dalam kapasitas jaksa pengacara negara, di Datun (Perdata Tata Usaha Negara, red) kan ada tugas dan fungsi pendampingan hukum, legal assisten terhadap urusan pemerintah,” kata Kepala Kajari Kota Bogor, Sekti Anggraini saat ditemui di DPRD Kota Bogor, Senin (11/10).

Ia menambahkan, selain melakukan pendampingan, kedatangan dalam kapasitas membantu dalam penyusunan raperda. Berkolaborasi dengan Bagian Hukum dan Ham pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor.

Baca Juga  Mulai Sabtu, Kota Bogor Resmi Terapkan PPKM Mikro Darurat, Ini Poin-Poin Aturannya

“Kami berikan masukan, pertimbangan terhadap keseluruhan penyusanan draftingnya menjadi prodak yang benar baik bagaimana? Dari naskahnya, formatnya. Diharapkan menjadi perda yang benar-benar bisa aplikatif, tidak multi tafsir,” tukasnya.

Selain itu, pertemuannya dengan DPRD Kota Bogor bukanlah yang pertama. Menurutnya, pendampingan tersebut akan terus dilakukan hingga raperda tersebut menjadi produk hukum yang baik dari segala aspek hukumnya.

“Masih ada pertemuan lagi, karena tidak mudah (penyusunannya), step by step, terus berkolaborasi sampai akhirnya selesai,” tandas Sekti.

Ia menuturkan, pendampingan rancanangan perda tersebut dilakukan untuk menghindari adanya ketidak sesuaian dengan produk hukum yang lebih tinggi kedudukanya.

Pihaknya menjaga agar hal-hal seperti yang berbenturan dengan produk hukum yang lebih tinggi, agar tidak terjadi lagi.

Baca Juga  Dewan Minta Pemkot Bogor Turunkan Target PAD, Bapenda : Setoran Pajak Hotel Sebulan Saja Cuma Rp800 Juta

“Peraturan yang bagus keluar aplikatif, bisa diterapkan, dan juga dirasakan. Kami sama-sama menuangkan pikiran, dengan Pansus (Panitia Khusus) dan Jaksa Negara,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menuturkan bahwa pertemuannya dengan pimpinan korps adhyaksa itu membahas kaitan raperda tentang produk hukum daerah yang kini tengah berproses.

Menurutnya, kejari melakukan pendampingan dari sisi legal drafting.

“Kita tengah bahas raperda yang bakal jadi payung proses penyusunan dan pembentukan peraturan daerah,” katanya.

Usulan raperda tersebut, kata dia, mengubah Perda no 13 Tahun 2016 yang sebelumnya diatur oleh Permendagri 80 Tahun 2015.

“Sesuai Permendagri No 120 Tahun 2018 terkait Perubahan Permendagri No 80 Tahun 2015, maka disusunlah Raperda diatas,” paparnya.

Baca Juga  Ingin Tenis Meja Disukai Anak Sejak Dini

“Kita harapkan ini jadi produk yang bagus sesuai harapan dan memenuhi unsur legal drafting. Kita bersyukur ada asistensi dari Kejari dari sisi legal drafting, agar betul-betul jadi perda yang mumpuni,” tuntas politisi PKS itu. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *