Imbas Sengketa, SD di Tangerang Disegel

by -

METROPOLITAN – SDN Kiara Payung di Kampung Kayuitem, Desa Kiarapayung, Kecamatan Pakuhaji, Kabu­paten Tangerang, disegel pihak yang mengklaim ahli waris lahan. Para murid ter­paksa tidak bisa masuk se­kolah tersebut untuk mengik­uti Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Berdasarkan informasi, penyegelan lahan sekolah oleh yang mengklaim ahli waris itu karena Pemkab Tangerang belum membay­ar penggunaan hak tanah. Di depan area sekolah itu terli­hat spanduk berisikan pem­beritahuan dilarang melaku­kan kegiatan apa pun di atas tanah milik almarhum Miing Bin Rasiun berdasarkan pu­tusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1103/ Pdt.G/2019/PN.TNg, tertang­gal 09 Juni 2020 dan Penga­dilan Negeri Banten Nomor: 151/Pdt/2020/PT. Btn, Tang­gal 15 Januari 2021 yang telah dikuasakan kepada Law Firm S A Tanjung dan Fahri.

Baca Juga  Tahapan Penanganan Sengketa Pilkada Serentak di MK

Salah seorang orang tua murid di SDN Kiara Payung, Marlina, mengaku kecewa lantaran anaknya tidak bisa mengikuti PTM pada hari pertama. Apalagi, sekolah dibuka setelah ada pelong­garan. ”Jadi belajar tertunda. Saat mau mulai PTM, ke­napa begini?” kata Marlina kepada wartawan, kemarin.

Marlina berharap penyele­saian ini segera dituntaskan Pemkab Tangerang dengan pihak yang mengklaim ahli waris lahan sekolah tersebut. Sebagai orang tua murid pasti kebingungan akan pro­ses pembelajaran anaknya. ”Sudah mau mulai normal, keadaan sekolah disegel. Bingung saya sebagai orang tua murid. Harapannya pe­merintah segera menyele­saikan masalah ini,” harapnya.

Sementara itu, pihak yang mengaku ahli waris tanah, Muhidin, mengungkapkan, perkara ini sejak awal gugatan pada 2019 sampai putusan pengadilan pada 9 Juni 2020 telah dimenangkan ahli waris terkait hak atas lahan. Lahan yang menjadi sengketa itu seluas 3.000 meter yang di­pakai sekolah. ”Selama ini belum ada upaya dari pemda (pemerintah daerah) setem­pat terkait upaya pemanggilan ke ahli waris terhadap putusan dari pengadilan,” katanya.

Baca Juga  Ratusan Hektare Lahan Pemkab Dukuasai Pihak Ketiga, Ade Yasin Minta Satgas Agraria Turun Tangan

Selain itu, saat ada pembe­ritahuan berupa plang tanda penyegelan ketika sidang perkara sedang berjalan pada 2020. Kendati begitu, pihak Pemkab Tangerang seenaknya melakukan renovasi besar-besaran terhadap gedung sekolah tersebut tanpa ada persetujuan ahli waris.

”Awal berjalannya sidang itu, kita melihat ada pembangunan gedung seko­lah. Kita sempat tutup semen­tara. Tapi oleh pemda proses pembangunannya terus ber­jalan. Akhirnya kita menga­lah, karena menurut kita persidangan masih berjalan dan diselesaikan menurut hukum,” jelasnya.

Setelah sidang selesai dengan dimenangkan ahli waris, Mu­hidin mengatakan bahwa pihaknya dipanggil Pemkab Tangerang untuk dilakukan mediasi terkait perkara ter­sebut. (cn/tob/suf/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *