Kantongi Restu Gubernur, Pengesahan Raperda Perubahan Status PDJT di Tangan Bamus

by -
ILUSTRASI. (Foto:Fadli/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan status Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) kian dekat. Setelah Panitia Khusus (Pansus) PDJT disebut sudah meminta kepada pimpinan DPRD untuk segera menjadwalkan pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus).

Jika pembahasan di Bamus diterima, maka tinggal menunggu waktu untuk disahkan dalam rapat paripurna. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Menurutnya, posisi raperda perubahan status PDJT kini sudah selesai di pansus karena sudah mendapatkan restu dari gubernur Jawa Barat.

“Pansus sudah berkirim surat untuk dijadwalkan di Bamus, pembahasan dan penyelarasan evaluasi gubernur Jabar, akan dilaporkan di Banmus DPRD,” katanya kepada Metropolitan.id, Selasa (14/10).

Baca Juga  Tingkatkan Wawasan Pariwisata, Disparbud Gelar Pelatihan

Jika pembahasan diterima oleh Bamus, sambung dia, maka tinggal menunggu waktu untuk disahkan pada rapat paripurna. Namun jika pembahasan di Bamus muncul dinamika seperti harus ada rekomendasi atau hal lainnya, maka kelanjutan raperda perlu menunggu tindak lanjut dari hasil pembahasan di Bamus.

“Kalau diterima, berarti tinggal ke paripurna untuk disahkan. Kalau di Bamus misalnya, harus ada legal opinion, atau legal konsultansi dan lainnya, saya kira perlu menunggu hasil itu dari instansi terkait. Tapi yang jelas sekarang kita tunggu hasil dari Bamus,” tukas Atang.

Menurutnya, ia hanya akan berpatokan pada surat resmi yang dilayangkan. Atang juga mengaku pihaknya baru menerima surat resmi dari ketua pansus PDJT pada Kamis (6/10) lalu, yang menyatakan bahwa pembahasan di pansus sudah selesai.

Baca Juga  Kota Bogor Ingin Mempercantik Jembatan Sempur

“Itu penyempurnaan dan penyelarasan dari evaluasi gubernur. Maka sesuai tahapan, mereka meminta dijadwalkan laporan pansus ke Bamus. Jadi kalau ada surat itu, harusnya sih secara tahapan formal sudah selesai,” tandasnya.

Nantinya, kata Atang, tinggal dilihat di Bamus apakah yang dibahas sudah memenuhi semua unsur atau apakah hal-hal yang perlu dimasukkan, sudah tercantum atau tidak.

“Jadi nanti kita tunggu laporan pansus ke Bamus,” ujar politisi PKS itu.

Terpisah, Ketua Pansus PDJT Sendhy Pratama menuturkan, pihaknya sudah menjadwalkan pertemuan dengan Bamus pada Kamis nanti, sebelum dilanjut paripurna. Menurutnya, pembahasan sudah bisa dilakukan karena sudah mendapat persetujuan dari gubernur Jawa Barat.

“Sudah fasilitasi gubernur dan sudah clear urutan-urutannya. Kenapa lama? karena walaupun judulnya amanat undang-undang, hanya merubah nama, tapi kan kita mesti clear dulu dari laporan keuangannya, dokumennya, dan lainnya,” tandasnya.

Baca Juga  Buntut Tiang Penyangga Jembatan MA Salmun Retak, Pemkot Bogor Lapor ke Jabar

Tapi, pihaknya tidak akan masuk ke ranah bagaimana auditnya hingga perbandingan antara status lama dengan yang baru, karena sudah diluar tugas pokok fungsi (tupoksi) dari pansus.

“Kita mengawal namanya dari yang lama ke yang baru, bukan berarti jadi perusahaan baru, tapi masih satu. Mau itu ada hutangnya, ada asetnya, ya nggak ngaruh, yang jelas definisi berubah nama itu bukan membentuk perusahaan baru,” tutup Sendhy. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *