Mahasiswa IPB University Gagas Pengembangan Desentralisasi Melalui Ekologi

by -

Disusun oleh: Agung Satria Permana, Friska Nova Ramadianita, Yose Shariati Januar, Dr. Lukytawati Anggraeni, S.P, M. Si. (Departemen Ilmu Ekonomi, FEM, IPB University)

Pertumbuhan ekonomi se­ringkali dibenturkan dengan kondisi ekologi suatu daerah. Kita sebagai salah satu bagian dari suatu masyarakat kerap melihat adanya eksploitasi ber­lebihan atas sumberdaya alam. Hal tersebut memang secara nyata berdampak pada pertum­buhan ekonomi namun juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dengan menurun­nya kualitas ekologi. Persoalan tersebut menjadi konflik serius apabila kita semua tidak ber­gerak untuk mencegahnya. Hingga saat ini sering kita jum­pai aksi pemeliharaan ling­kungan baik oleh organisasi non-pemerintah, swasta, dan masyarakat belum terkoordi­nasi dengan baik padahal men­jaga lingkungan hidup meru­pakan tanggung jawab bersama, Diantara semua pihak, pemerin­tah memiliki peranan yang paling penting dalam menjaga lingkungan hidup. Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mempertahankan kualitas ekologi membutuhkan pendanaan yang sangat besar, selain itu terdapat potensial revenue yang hilang bagi dae­rah yang mempertahankan kualitas lingkungan. Oleh ka­rena itu, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan pendanaan ke pemerintah dae­rah sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam menjaga kualitas ekologi.

Kebijakan yang menjadi al­ternatif pendanaan yaitu de­sentralisasi fiskal sebagai ben­tuk pemberian dukungan dan kewenangan pemerintah pusat ke daerah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran­nya. Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pemetaan desen­tralisasi fiskal berorientasi ling­kungan saat ini secara garis besar berada di bawah Dana Alokasi Khusus (DAK) Ling­kungan dan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (DBH SDA). Sayangnya, penetapan desen­tralisasi fiskal tersebut belum mampu mendorong perbaikan lingkungan, terbukti dengan banyaknya daerah hutan dan lahan kritis yang luas belum mendapatkan pendanaan fiskal yang besar (BKF, 2020).

Baca Juga  Rizka dan Hassan Jadi Moka Kota Hujan

Berkaca pada negara lain se­perti Brazil, China, dan India yang menghadapi persoalan tersebut, maka dikembangan­kan skema pendanaan inovatif dengan memasukan indikator kualitas ekologi pada penen­tuan besaran pendapatan yang akan di distribusikan ke daerah yang dikenal sebagai ecological fiscal transfer (EFT). Di Indo­nesia sendiri, EFT telah dilaks­anakan di Provinsi Kalimantan Utara melalui skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Be­lanja Bantuan Keuangan (TAF, 2019). Skema TAPE diberikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu) kepada pe­merintahan kabupaten/kota.

Penetapan EFT di Kalimantan Utara memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di tingkat nasional. Urgensi ter­sebut diakibatkan oleh pro­porsi pendanaan fungsi ling­kungan hidup yang saat ini masih tergolong kecil sekitar 1,09 persen dari 1.683,5 Triliun APBN tahun 2020 (Direktorat Jenderal Anggaran, 2020). Selain itu, terdapat 24 dari 29 pro­vinsi dengan kualitas ekologi yang baik (Indeks Kualitas Ling­kungan Hidup diatas 60) me­miliki kemandirian pendapatan yang rendah (Indeks Keman­dirian Fiskal di bawah 0.5) (Ba­dan Pemeriksa Keuangan 2020; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatan, 2020). Adanya inovasi EFT dapat juga men­dukung komitmen Indonesia dalam persoalan emisi karbon, terlebih lagi Indonesia telah berkomitmen pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Emi­si Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dengan pengurangan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030 (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim & Direktorat Inventarisasi, 2020)

Baca Juga  Alumni IPB Dicekik hingga Patah Tulang Leher

Pelaksanaan kebijakan EFT tentu memerlukan persiapan yang matang agar memberikan manfaat bagi seluruh masyara­kat. Oleh karena itu, pemangku kebijakan perlu memper­timbangkan dampak yang ingin dicapai dari adanya ke­bijakan EFT ini sehingga dapat diturunkan menjadi strategi-strategi yang dapat mencapai dampak yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara serta pengisian kuesioner mel­alui metode Analytic Network Process (ANP) dengan para narasumber ahli yang terlibat dalam penerapan EFT. Hasil yang didapatkan dalam pene­litian ini menunjukan penera­pan EFT akan berdampak pada timbulnya perbaikan lingkungan dengan meningkatkan indeks kinerja ekologi di daerah yang menerapkan EFT, mengingat daerah-daerah memiliki target untuk memperbaiki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dikarenakan EFT ini bersifat insentif, hal tersebut akan menciptakan kompetisi antardaerah dalam memper­baiki lingkungannya agar mendapatkan isentif dana yang lebih besar. Selain itu, adanya penerapan EFT akan berdam­pak pada indeks kualitas tutu­pan lahan mengingat sektor kehutanan menjadi sektor yang rawan terhadap eksploitasi.

Dalam mewujudkan dampak yang diharapkan tersebut ten­tunya perlu didukung oleh sinergi yang kuat antarpihak agar menghasilkan strategi yang mampu menjembatani dampak dari adanya penerapan EFT. Strategi pertama, pemilihan instrumen yang tepat dalam menyalurkan dana EFT, bebe­rapa instrumen fiskal yang berpotensi salah satunya mel­alui DAK Kehutanan, DBH SDA, Dana Insentif Desa, dan Dana Desa (Nurfatriani et al., 2020). Selanjutnya pemerintah daerah perlu memanfaatkan dana EFT yang diterima pada program-program pengurangan emisi di daerah mengingat target pen­gurangan emisi Indonesia tidak akan dapat dicapai jika daerah tidak saling bahu membahu dalam mengurangi emisi. Hal tersebut perlu didukung oleh adanya penambahan alokasi anggaran berbasis ekologi meng­ingat saat ini masih terdapat selisih pendanaan antara ke­butuhan dana untuk mitigasi perubahan iklim dengan rea­lisasinya, dimana menurut laporan dari Badan Kebijakan Fiskasl realisasi anggaran pe­rubahan iklim tahun 2020 se­besar Rp209,58 Triliun dari Rp266,2 Triliun kebutuhan dana perubahan iklim per ta­hunnya menurut Second Bien­nial Update Report.

Baca Juga  Pemkab Sukabumi Terima Kunjungan Kkn Mahasiwa Ipb

Isu lingkungan hari ini sang­at menentukan kondisi Indo­nesia di masa mendatang. Jika Indonesia tidak melakukan intervensi kebijakan maka ber­potensi kehilangan nilai eko­nomi mencapai 132 Triliun pada tahun 2050 (USAID, 2019) akibat perubahan iklim. Pene­rapan EFT menjadi potensi dalam mendorong daerah un­tuk menjaga lingkungan mela­lui pemberian insentif penda­naan sehingga mengurangi kerugian akibat perubahan iklim. Sehingga dalam jangka panjang, skema EFT diharapkan mampu mendukung komitmen Net Zero Emission Indonesia tahun 2060 dengan mendorong pembangunan rendah karbon melalui penetapan target emi­si pada AFOLU (pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan), energi, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), serta limbah. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *