Membuka Jilid Baru Luka Lama Sengkarut Proyek MNC Land Versus Warga

by -

METROPOLITAN.id – Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners menggelar Webinar Nasional jilid #3, dengan tema ‘Membuka Jilid Baru Luka Lama : Sengkarut Megaproyek MNC Land (MNC Grup) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)’, akhir pekan lalu.

Webinar Nasional menghadirkan beberapa narasumber seperti Penelaah Hukum Publik Aulia Fahmi, Kuasa Hukum warga Ciletuhhilir Rudi Mulyana, serta beberapa organisasi kemahasiswaan, NGO, mahasiswa dan masyarakat umum.

Kali ini, webinar mengupas beberapa persoalan yang menjadi tajuk utama. Diantara permasalahan dugaan penipuan terkait undangan buka puasa bersama yang di lakukan PT. Lido Nirwana Parahyangan (MNC Land), yang kemudian secara tiba-tiba terbit persetujuan Izin Lokasi setelah pertemuan tersebut.

Kuasa Hukum warga Ciletuhhilir, Rudi Mulyana pun mengatakan warga kampung Ciletuhhilir, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor merasa telah dibohongi pihak perusahaan pada saat menghadiri buka puasa bersama, sebagaimana surat undangan nomor 04/LNP-Permit/I/2014 tertanggal 10 Juli 2014.

Baca Juga  Maksimalkan Antrean Online ala Mobile JKN, Datang ke Faskes Nggak Perlu Antre Lagi

“Jelas bahwa dalam surat tersebut klien kami diundang untuk menghadiri undangan acara sosialisasi pengembangan lido lake resort serta silaturahmi dan buka puasa bersama di hotel ruang eboni-cendana pada 15 Juli 2014, bukan untuk meminta persetujuan Izin Lokasi,” tegas Rudi.

Tak cuma itu, perjuangan bertahun-tahun pun dilakukan melalui berbagai upaya dan instansi. Warga mengadukan permasalahan ini mulai dari presiden sampai dengan kementerian dan intansi terkait.

Bahkan sebelum ditetapkannya Kecamatan Cigombong sebagai wilayah KEK, pihaknya sudah melakukan pengaduan yang ditujukan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana surat nomor 091/ADN/SBLO/III/2021 pada 3 maret 2021.

“Akan tetapi semuanya seakan tutup mata dan acuh atas nasib dan penderitaan yang dialami klien kami. Justru tiga bulan setelah kami mengadu, keluar PP Nomor 69 Tahun 2021 tentang KEK ditetapkan pemerintah,” tukasnya.

Baca Juga  Sudah Disubsidi, Pemkot Bogor Minta Tambahan Dana buat Bus BTS, Ketua DPRD : Belum Jelas Itu Buat Apa

Sementara itu, Penelaah Hukum Publik Aulia Fahmi menyampaikan beberapa unsur dan perbuatan yang dilakukan pihak perusahaan, yang patut diduga sudah melanggar hukum.

Sebab faktanya, pasca pertemuan antara warga dan pihak perusahaan tidak sesuai dengan bunyi sebagaimana dalam surat undangan.

Ia pun menyarankan agar permasalahan ini dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Sementara, tokoh masyarakat juga warga Kampung Ciletuhhilir, Djaja Mulyana menegaskan bahwa warga masih menerima dampak dari pembangunan proyek.

Bahkan sumber penghidupan warga pun saat ini sudah terenggut, mengingat kebun dan tanaman yang menjadi sumber pokok matapencaharian penghidupan keluarga sudah dobongkar perusahaan sejak 2017.

“Warga Kampung Ciletuhhilir sama sekali tidak pernah mendapat perhatian pemerintah. Bahkan suara penderitaan kami sebagai warga negara ini tidak kunjung mendapat bantuan dari pemerintah,” tuntasnya. (ryn)

Baca Juga  Efek Buruk Mengencangkan Kulit dengan Botox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *