Nggak Kunjung Diparipurnakan, Raperda Perubahan Status PDJT ‘Tersandung’ di Bamus

by -

METROPOLITAN.id – Jelang akhir tahun, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan status Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umun Daerah (Perumda) belum juga bisa diparipurnakan.

Meskipun telah selesai pembahasan di panitia khusus (pansus) PDJT, rupanya pengesahannya ‘digagalkan’ Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bogor, yang meminta pansus PDJT untuk mendapatkan Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. Hal itu terkuak saat rapat pembahasan pansus PDJT dengan Bamus, Kamis (14/10).

Sejatinya, pansus PDJT sudah mendapatkan restu gubernur Jawa Barat dan LO dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, per 21 Mei lalu.

Selain itu, dalam rapat, para wakil rakyat pun kembali mempertanyakan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan dana penyehatan yang dikucurkan medio 2018 silam.

Ketua Pansus PDJT Shendy Pratama mengatakan, sejauh ini pansus yang dipimpinnya sudah menunaikan kewajiban untuk menyampaikan raperda tersebut kepada Bamus.

Sehingga jaitan produk hukum daerah perda PDJT, pihaknya sudah meminta untuk diparipurnakan.

“Namun dinamika yang terjadi di Bamus, ada keinginan untuk adanya LO kembali dari kejaksaan. Alasannya untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian,” katanya kepada wartawan, Kamis (14/10).

Baca Juga  Uchok: Harusnya Bupati Malu sama Rakyat Bogor

Pihaknya membenarkan bahwa sudah mengantongi LO dari Kejati Jabar. Saat disinggung alasan Banmus kembali meminta LO dari Kejari Kota Bogor, menurutnya karena ada permintaan dari koordinator pansus.

“Kami di pansus menyakini bahwa untuk memparipurnakan sesuatu peraturan daerah, bukan berarti adanya persetujuan. Pendapat dari kejati itu sudah disampaikan dan telah ditindaklanjuti dengan menghadirkan tenaga ahli yang kompeten agar regulasi tidak bertentangan. Jadi sebetulnya sudah selesai,” tegasnya.

Sehingga ia pun bingung saat diminta harus ada tambahan LO dari kejari. Apalagi jika harus menunggu hasil LO baru, tidak tahu kapan bakal keluar. Sedangkan November nanti, tugas pansus sudah kadaluarsa alias selesai.

“Nanti saya akan bersurat kepada pimpinan DPRD untuk meminta LO dari kejari,” tukas Sendhy.

Shendy juga menegaskan bahwa dalam rapat bamus, pihaknya menyampaikan bahwa perda perubahan status PDJT sama sekali tidak membahas mengenai anggaran atau permasalahan operator Transpakuan tersebut.

Shendy menyebut dinamika yang terjadi rapat banmus saat membahas mengenai kemungkinan mempailitkan PDJT, sebenarnya bukan menjadi ranah DPRD.

“Tugas kita hanya menjakankan amanat UU 23 Tahun 2014 dan PP 54 Tahun 2017,” tegasnya.

Ia pun bingung saat disinggung mengenai perbedaan antara LO dari Kejati Jabar dan LO Kejari Kota Bogor.

Baca Juga  Lima Keluarga Diungsikan Akibat Longsor

“Saya kurang paham. Saya sempat tanya Kasi Datun Kejari Kota Bogor, apa bila ada perubahan nama berarti hak kewajiban yang sebelumnya itu tidak menjadi tanggungjawab yang sekarang. Di pasal 101 Perda kaitan dengan Perumda Transpakuan di sampaikan bahwa setiap hak kewajiban pertanggungjawaban dari PDJT beralih kepada Perumda Transpakuan. Jadi sebenarnya ini sudah clear and clean,” cetus politisi Hanura itu.

Bila nantinya Raperda tersebut gagal disahkan pada November 2021, maka ia mengklaim hal itu bukan kesalahan pansus PDJT. Sebab pihaknya sudah berupaya dan sudah menjelaskan semua data dan kronologisya dengan prinsip kehati-hatian.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan bahwa gagalnya paripurna Raperda PDJT disebabkan adanya permasalahan hukum yang kini tengah mendera PDJT terkait PMP sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa secara garis besar peristiwa itu dengan kebijakan membuat satu peraturan daerah dirasa memang tidak saling berkaitan dan sesuatu yang beda.

Namun, pada saat rapat dengan kejaksaan beberapa waktu lalu, ketua pansus bertanya mengenai paripurna raperda itu dan memohon arahan ke kejari.

“Respon kejari, agar DPRD kembali menyampaikan surat resmi. Karena sudah ada bahasa seperti itu, kami menjaga marwah secata kelembagaan termasuk lebih menyakinkan kami bahwa pengesahan raperda tidak akan berujung masalah,” jelasnya.

Baca Juga  Kader AMS Konsisten Usung Bogor Adem

Dengan demikian, sambung Jenal, Bamus mengambil jalan tengah untuk meminta LO kembali.

“LO yang pertama kan, PDJT belum ada masalah. Sekarang kan ada masalah. Memang ini peristiwa berbeda, tapi saling berkaitan,” kata politisi Gerindra itu.

Saat ditanya mengapa DPRD tidak membuat pansus baru untuk meminta laporan pertanggungjawaban PMP dan penggunaan dana penyehatan sebesar Rp5,5 miliar oleh PDJT, Jenal mengaku sepakat dengan kemungkinan itu. Namun, pembentukan pansus itu tentu bukan perkara mudah karena diantaranya bermula dari usulan masyarakat, anggota legislatif atau desakan publik.

Jenal juga menjelaskan bahwa lambatnya pengesahan raperda itu lantaran adanya perbedaan naskah akademik.

“Ternyata telah terjadi perubahan naskah akademik sebanyak dua kali, di dalamnya termasuk arahan dari kejaksaan mengenai aset lama, aset yang menyusut, itu harus masuk didalam naskah yang disusun. Tapi sekarang sudah lengkap. Kemudian ada kekhawatiran dari dewan mengenai permasalahan hukum, dan dewan sudah kadung meminta LO ke kejari,” pungkas Jenal. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *