P2G Tolak Kebijakan hanya Guru Penggerak yang Bisa Jadi Kepsek

by -

METROPOLITAN – Koor­dinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menyayang­kan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan (Ke­mendikbudristek) terkait syarat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Pasalnya, hanya guru yang mengikuti program Guru Peng­gerak yang dapat menem­pati posisi tersebut. Mereka yang bertugas sebagai pen­damping, fasilitator dan ase­sor Guru Penggerak tidak bisa.

“Berarti seumur-umur tidak bisa dong guru-guru ber­prestasi yang membangun Guru Penggerak menjadi ke­pala sekolah. Ini kan diskri­minatif, masa kasta yang lebih tinggi tidak bisa jadi kepala sekolah,” tuturnya dalam sia­ran YouTube dalam Vox Po­puli Institut Indonesia, Senin (25/10).

Untuk itu, pihaknya me­minta Kemendikbudristek melakukan revisi terhadap Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Syarat kepala sekolah harus menjadi Guru Penggerak ada dalam beleid tersebut.

Baca Juga  Usulan Formasi P3K Belum Cukupi Kebutuhan Guru di Kota Bogor, BKPSDM: Perlu 5 Tahun Mencukupinya

“Masukin tiga itu. Mereka berhak jadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini bisa jadi darurat kepala seko­lah, karena hanya alumni Guru Penggerak dan berpo­tensi tidak berkualitas karena asesor Guru Penggerak tidak boleh,” terangnya.

Lebih parahnya lagi, me­reka yang sudah terdaftar menjadi pendamping Guru Penggerak tidak bisa men­gundurkan diri. Ini tentunya mematikan karier para guru yang memiliki kompetensi.

“Ketika mereka mau jadi kepala sekolah, mereka mau ngundurin diri dong, tidak bisa itu mundur dari pelatih, jadi ini seumur-umur mema­tikan karier guru berkualitas. Lebih baik jadi Guru Peng­gerak daripada fasilitator. Jangan sampai Guru Peng­gerak ini mematikan jenjang guru berprestasi, jadi kepala sekolah dan pengawas seko­lah tidak bisa, mereka pun tidak bisa pindah ke Guru Penggerak,” pungkasnya.(jp/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.