Pengesahan Raperda Perubahan Status PDJT di Tangan Bamus

by -

METROPOLITAN – Peng­esahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan status Perusa­haan Daerah Jasa Transpor­tasi (PDJT) menjadi Perusa­haan Umum Daerah (Pe­rumda) kian dekat. Itu setelah Panitia Khusus (Pansus) PDJT disebut sudah meminta ke­pada pimpinan DPRD untuk segera menjadwalkan pem­bahasan di Badan Musyawa­rah (Bamus). Jika pembahasan di Bamus diterima, maka tinggal menunggu waktu un­tuk disahkan dalam rapat paripurna. Hal tersebut di­ungkapkan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

Menurutnya, posisi raperda perubahan status PDJT kini sudah selesai di pansus ka­rena sudah mendapatkan restu dari gubernur Jawa Ba­rat. “Pansus sudah berkirim surat untuk dijadwalkan di Bamus, pembahasan dan penyelarasan evaluasi guber­nur Jabar akan dilaporkan di Banmus DPRD,” katanya ke­pada Metropolitan, Selasa (14/10).

Baca Juga  Pembangunan Perumahan Harus Sesuai RTRW

Jika pembahasan diterima Bamus, sambung dia, maka tinggal menunggu waktu untuk disahkan dalam rapat pari­purna. Namun jika pembaha­san di Bamus muncul dina­mika seperti harus ada rekomen­dasi atau hal lainnya, maka kelanjutan raperda perlu menunggu tindak lanjut dari hasil pembahasan di Bamus.

“Kalau diterima berarti ting­gal ke paripurna untuk disa­hkan. Kalau di Bamus misal­nya, harus ada legal opinion atau legal konsultasi dan lainnya. Saya kira perlu menunggu hasil itu dari in­stansi terkait. Tapi yang jelas sekarang kita tunggu hasil dari Bamus,” ujar Atang.

Atang mengaku hanya akan berpatokan pada surat resmi yang dilayangkan. Pihaknya juga baru menerima surat resmi dari ketua pansus PDJT pada Kamis (6/10) yang me­nyatakan bahwa pembahasan di pansus sudah selesai.

Baca Juga  Pemkab-DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017

“Itu penyempurnaan dan penyelarasan dari evaluasi gubernur. Maka sesuai tahapan, mereka meminta dijadwalkan laporan pansus ke Bamus. Jadi, kalau ada surat itu, harus­nya sih secara tahapan formal sudah selesai,” tandasnya.

Nantinya, sambung Atang, tinggal dilihat di Bamus apa­kah yang dibahas sudah me­menuhi semua unsur atau apakah hal-hal yang perlu dimasukkan sudah tercantum atau tidak.

“Jadi nanti kita tunggu la­poran pansus ke Bamus,” ujar politisi PKS itu.

Terpisah, Ketua Pansus PDJT, Sendhy Pratama, menu­turkan, pihaknya sudah menjadwalkan pertemuan dengan Bamus pada Kamis sebelum dilanjut paripurna. Pembahasan sudah bisa dilakukan karena telah mendapat persetujuan dari gubernur Jawa Barat. “Sudah difasilitasi gubernur dan sudah clear urutannya. Ke­napa lama? Walaupun judul­nya amanat undang-undang, hanya mengubah nama, tapi kan kita mesti clear dulu dari laporan keuangan­nya, dokumennya dan lain­nya,” tandasnya.

Baca Juga  Pembangunan Gedung Sekolah Tidak Diusulkan, DPRD Kota Bogor Bahas KUA/PPAS Tahun 2022 Bahas Tiga Raperda

Akan tetapi, pihaknya tidak akan masuk ke ranah bagai­mana auditnya hingga per­bandingan antara status lama dengan yang baru, karena sudah di luar tugas pokok fungsi (tupoksi) dari pansus. “Kita mengawal namanya dari yang lama ke yang baru, bukan berarti jadi perusa­haan baru, tapi masih satu. Mau itu ada utangnya, ada asetnya, ya nggak ngaruh. Yang jelas definisi berubah nama itu bukan membentuk peru­sahaan baru,” tutup Sendhy. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *