Percepat Sertifikasi Tanah, Pemkab Minta BPN Buka Kantor di Bogor Barat

by -
ILUSTRASI

METROPOLITAN.id – Banyaknya lahan di Kabupaten Bogor belum tersertifikat, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendirikan kantor perwakilan di wilayah barat. Hal itu agar tercapainya target seluruh bidang tanah bersertifikat pada 2024.

“Kantornya sudah dipersiapkan, kami ingin segera berdiri di sana untuk melayani masyarakat Bogor barat. Jadi untuk kepentingan rakyat, apapun akan kami lakukan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin.

Menurutnya, didirikannya kantor perwakilan itu harus dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah.

Apalagi, lanjut dia, masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bogor masih harus mengakses ke Kantor BPN di Cibinong yang jarak tempuhnya bisa sampai dua sampai tiga jam.

Baca Juga  PTSL di Tiga Desa Sudah Hampir Rampung

“Untuk di timur, di Cileungsi kita kan sudah punya kantor perwakilan BPN. Kita juga ingin hal yang sama dilakukan di wilayah lain. Barat salah satunya yang kita siapkan,” paparnya.

Burhan menyebutkan Pemkab Bogor mendukung program pemerintah pusat mengenai target seluruh bidang tanah di Indonesia bersertifikat pada 2024. Dukungan tersebut telah dilakukan oleh Pemkab Bogor dengan cara mengadakan rapat koordinasi bersama BPN Kabupaten Bogor.

“Karena tanah itu, kalau sudah bersertifikat secara hukum sudah bisa dipertanggungjawabkan, karena kepemilikan tanah itu secara hukum harus bersertifikat. Kemudian dengan sertifikat tentunya ada nilai, dan tentunya ada kepastian pajak,” kata Burhan.

Selain mampu menghasilkan pajak daerah, program sertifikasi tanah ini juga akan meminimalisir terjadinya sengketa.

Baca Juga  KPU: Ma’ruf Amin Bukan Pejabat BUMN

“Sesuai amanat KPK, sekarang ini pemerintah daerah yang baik itu nilai asetnya harus dihitung. Itulah kenapa Kabupaten Bogor mendapatkan WTP berturut-turut karena salah satu penilaiannya aset kita sudah bisa dihitung. Dengan adanya sertifikat dan NJOP, maka kekayaan pemerintah daerah bisa dihitung,” ungkapnya. (mam)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *