PTM Dimulai, Kemenkes Siapkan Pengawasan

by -

METROPOLITAN – Desain sistem pengawasan (survei­lans) khusus disiapkan untuk memantau dan mengontrol proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. Pe­merintah membagi strategi menjadi dua. Di hulu dengan protokol kesehatan 3M dan perubahan perilaku serta di hilir dengan strategi deteksi dan pengawasan atau testing, tracing, dan treatment (3T).

Menteri Kominfo Johnny G Plate mengungkapkan, Pre­siden Joko Widodo memerin­tahkan agar PTM terbatas dapat dibarengi dengan im­plementasi standar opera­sional kesehatan secara ketat. Tujuannya, pembukaan se­kolah itu tidak menimbulkan klaster baru Covid-19. ”Pen­didikan harus berlangsung secara aman, baik bagi para siswa maupun para pendidik dan tenaga kependidikan,” kata Johnny, kemarin.

Kemenkes telah menyiapkan sejumlah strategi surveilans khusus persebaran Covid-19 dalam kegiatan PTM. Yakni, meliputi pelacakan dan tes­ting dengan metode active case finding atau jemput bola. Sistem tersebut akan mengidentifikasi jumlah se­kolah di tingkat kabupaten/ kota yang melaksanakan PTM terbatas.

Baca Juga  PTM Kota Bogor Diperpanjang

Juga, melakukan pengece­kan acak (random sampling) terhadap 10 persen dari total sekolah yang melaksanakan PTM. ”Dari 10 persen terse­but, Kementerian Kesehatan akan membagi alokasi ber­dasar jumlah sekolah di tiap kecamatan,” jelas politikus Partai Nasdem itu.

Di kecamatan yang memi­liki jumlah sekolah lebih banyak, sampel yang diambil juga lebih banyak. Selanjut­nya, sampling dilakukan dengan tes usap PCR terhadap 30 siswa dan 30 pengajar per sekolah dengan metode full testing. Hasil swab PCR itu akan ditabulasikan ke dalam data positivity rate atau rasio kasus positif.

Jika positivity rate kurang dari 1 persen, pelajar yang positif akan dikarantina dan yang berkontak erat akan dii­solasi. ”Namun, PTM terbatas tetap dapat dilanjutkan di sekolah tersebut,” kata Johnny.

Sementara itu, jika positi­vity rate sekolah di angka 1 sampai 5 persen, satgas Co­vid-19 dan dinkes setempat akan melakukan tes usap PCR kepada semua siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dalam kondisi tersebut, se­kolah masih tetap dapat men­jalankan PTM terbatas.

Baca Juga  SD di Kota Bogor Curi Start Helat PTM, Dedie Rachim : Kita Teliti Lebih Lanjut

Namun, jika positivity rate sekolah lebih dari 5 persen, sekolah tersebut akan langs­ung ditutup selama 14 hari. ”Aktivitas belajar-mengajar kembali digelar secara daring,” kata Johnny.

Johnny menegaskan, PTM terbatas tetap harus dilakukan karena pembelajaran daring telah berlangsung cukup lama. Hal itu berpotensi hi­langnya kemampuan akade­mik, pengetahuan, dan ke­terampilan peserta didik serta risiko dampak psikolo­gis pada anak. “Saat ini Ke­mendikbudristek dan Kemen­kes juga telah menyiapkan sistem penanganan dan strategi surveilans khusus,” jelas Johnny.

Penerapan strategi survei­lans di ruang lingkup aktivi­tas belajar-mengajar tersebut akan menjadi percontohan untuk diterapkan pada akti­vitas publik yang lain. Pe­merintah membuka opsi untuk mereplikasi strategi tersebut pada berbagai akti­vitas lain, seperti perdagang­an, aktivitas pariwisata, ak­tivitas keagamaan, dan akti­vitas transportasi, dan seba­gainya.

Vaksinasi

Cakupan vaksinasi nasional terus bertambah. Satgas Co­vid-19 mencatat, cakupan vaksin dosis pertama men­capai 90 juta dosis. Semen­tara itu, dosis kedua atau telah vaksinasi lengkap men­capai 50 juta dosis. Jumlah tersebut terhitung per kema­rin (29/9) pukul 12:00 WIB.

Baca Juga  Usulan Mulai PTM Ditolak Bima Arya, Sabar... Dua Minggu Lagi!

”Angka ini (90 juta, red) sama dengan vaksinasi seluruh populasi negara Viet­nam. Hampir tiga kali popu­lasi Malaysia,” jelas Juru Bi­cara Pemerintah Reisa Broto Asmoro.

Kemudian, jumlah vaksin dosis kedua yang lebih dari 50 juta setara dengan vaksi­nasi seluruh populasi ne­gara Singapura dengan se­puluh kali putaran.

Reisa menyebutkan, cakupan tersebut dicapai hanya dalam waktu sembilan bulan. Upaya yang tidak gampang itu me­libatkan lebih dari 100 ribu vaksinator dan ratusan ribu relawan.

Ia menegaskan bahwa upaya vaksinasi tidak akan ber­henti di sini. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan haknya.

”Kita pastikan vaksinasi itu merata dan setara, untuk lansia, penyandang disabi­litas, dan anak-anak kita ter­cinta,” ujarnya. (jp/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.