Warga DKI hingga Bekasi Dilarang Pakai Air Tanah, Setuju?

by -

METROPOLITAN – Kemen­terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan perlu adanya penyetopan penggunaan air tanah di beberapa kawasan Jabodetabek, seperti DKI Ja­karta, Bekasi dan Karawang. Hal tersebut untuk menganti­sipasi penurunan permukaan tanah di Jakarta yang saat ini sudah terjadi. Sebagai gantinya, pemerintah pusat dan pemerin­tah daerah (pemda) DKI Ja­karta, Bekasi dan Karawang akan menyediakan air minum dari air baku yang bersumber dari kawasan Jatiluhur.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, menuturkan, pihaknya sudah mendiskusikan hal tersebut dengan pemda setempat, baik terkait ide dan langkah teknis yang dilakukan ke depannya. ”Tapi, kita sedang melakukan pembahasan dan penyusunan ide-idenya. Mudah-mudahan nanti segera kita manfaatkan COD-nya pada 2024,” ujar Diana. Meskipun pemerintah harus menggelon­torkan dana yang tidak sedikit, Diana menilai upaya tersebut harus direalisasikan. ”Biaya besar untuk itu, biayanya cukup banyak dan itu ada beberapa dilakukan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha), bukan Kementerian PUPR saja, bersama-sama DKI, Bekasi, Karawang dan juga ada Kementerian Keuangan,” ka­tanya.

Baca Juga  Catat! Pakai Air Tanah, Kantor bakal Disegel

Tak hanya itu, Kementerian PUPR mencatat perlunya dila­kukan harvesting atau penam­pungan air hujan setiap bangu­nan melalui kavling untuk menyediakan stok air. ”Har­vesting itu artinya masing-masing bangunan harus me­nyimpan air dalam kavling-kavlingnya. Hal ini untuk menyediakan air di dalam,” tuturnya. (oz/tob/suf/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *