Ada Kebijakan Penghapusan Denda Realisasi Setoran PBB Di Kota Bogor, Omzet Tembus Rp150 Miliar

by -

Demi menggenjot pendapatan di masa pandemi, sejak awal Oktober Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengeluarkan kebijakan penghapusan denda dari berbagai sektor pajak. Salah satunya Pajak Bumi Bangunan (PBB). Kebijakan itu berlaku hingga akhir 2021.

ALHASIL, realisasi penda­patan dari sektor pajak daerah PBB melesat melewati target. Hingga awal pekan keempat November ini, realisasi pajak daerah dari sektor PBB men­capai Rp150 miliar. Setelah sepekan sebelumnya menca­pai Rp142,5 miliar. “Per hari ini (23/11) sudah naik lagi, realisasinya mencapai Rp150 miliar,” kata Sekretaris Ba­penda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, kepada Metropolitan, Selasa (23/11).

Jumlah tersebut, sambung Lia, sudah melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021, ya­kni Rp145,8 miliar. “Artinya, realisasinya sudah setara 103 persen dari target,” ujarnya.

Baca Juga  DPUPR Kejar Tayang Jalan Bomang

Mantan sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor itu pun menyebutkan, keber­hasilan ini salah satunya ka­rena kebijakan penghapusan denda pajak tersebut. Se­hingga banyak warga yang memanfaatkan kebijakan bayar pokok pajak tanpa denda. “Iya betul, berarti ke­bijakan pembebasan denda ini berhasil. Banyak warga yang tertarik, sehingga penda­patan ikut tergenjot,” bebernya.

Kota Bogor sendiri, tambah Lia, menetapkan target penda­patan daerah sebesar Rp2,5 triliun pada Anggaran Penda­patan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021. Jumlah itu naik sekitar Rp303 miliar atau setara 13 persen dari APBD Murni 2021.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun putar otak demi bisa meraup pendapatan dari berbagai sektor agar bisa mencapai target yang dite­tapkan. “Ada kebijakan baru yakni penghapusan denda untuk beberapa jenis pajak. Salah satunya PBB. Artinya, wajib pajak yang membayar PBB pada masa 1 Oktober hingga 24 Desember 2021 akan dihapus dendanya. Jadi bay­ar pokok pajaknya saja,” ka­tanya.

Baca Juga  Ditagih Dp Kios, Pedagang Blok F Menjerit

Ia menambahkan, kebijakan ini sudah berlaku sejak 1 Ok­tober dan akan berjalan hingga 24 Desember. Selain pajak PBB, beberapa sektor pajak juga dikenakan kebija­kan yang sama. Di antaranya Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah. Untuk masa pajak hingga Agustus 2021 dendanya akan dihapus jika membayar pajak pada periode hingga akhir tahun ini.

“Penghapusan denda ini berlaku sampai akhir tahun lah, sudah berjalan sejak 1 Oktober. Kita kan kejar target harus tercapai tahun ini. Jadi, mereka yang bayar pada 2020, 2019, 2018 dan seterusnya harusnya kan kena denda. Nah, itu kita hapuskan,” tutup­nya. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.