Ada Kebijakan Penghapusan Denda, Realisasi Setoran PBB Kota Bogor Tembus Rp150 M

by -
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Lia Kania Dewi. (Ryan/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Demi menggenjot pendapatan di masa pandemi, sejak awal Oktober Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengeluarkan kebijakan penghapusan denda dari berbagai sektor pajak, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan itu pun berlaku hingga akhir 2021.

Alhasil, realisasi pendapatan dari sektor pajak daerah PBB pun melesat melewati target. Hingga awal pekan keempat November ini, realisasi pajak daerah dari sektor PBB mencapai Rp150 miliar. Setelah sepekan sebelumnya mencapai Rp142,5 miliar.

“Per hari ini (23/11) itu sudah naik lagi, realisasi mencapai Rp150 miliar,” kata Sekretaris Bapenda Kota Bogor Lia Kania Dewi, kepada Metropolitan.id, Selasa (23/11).

Baca Juga  Sdn Sindangsari Siap Laksanakan Ppdb

Jumlah tersebut, sambung dia, sudah melebih target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021, yakni Rp145,8 miliar.

“Artinya realisasinya sudah setara 103 persen, dari target,” imbuh Lia.

Mantan sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor itu pun menyebut bahwa keberhasilan ini salah satunya karena kebijakan penghapusan denda pajak tersebut. Sehingga banyak warga yang memanfaatkan kebijakan bayar pokok pajak tanpa denda itu.

“Iya betul, berarti kebijakan pembebasan denda ini berhasil. Banyak warga yang tertarik sehingga pendapatan pun ikut tergenjot,” ujar Lia.

Kota Bogor sendiri menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp2,5 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2021. Jumlah itu naik sekitar Rp303 miliar atau setara 13 persen dari APBD murni 2021.

Baca Juga  Pelangi Raih Juara 1 Lomba Bertutur SD/MI Nasional 2021

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun putar otak demi bisa meraup pendapatan dari berbagai sektor agar bisa mencapai target yang ditetapkan.

“Ada kebijakan baru yakni penghapusan denda untuk beberapa jenis pajak. Salah satunya PBB. Artinya wajib pajak yang membayar PBB pada masa 1 Oktober lalu hingga 24 Desember 2021, akan dihapus denda-nya, jadi bayar pokok pajaknya saja,” kata Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana.

Ia menambahkan, kebijakan ini sudah berlaku sejak 1 Oktober lalu dan akan berjalan hingga 24 Desember mendatang. Selain pajak PBB, sambung Deni, beberapa sektor pajak juga dikenai kebijakan yang sama.

Diantaranya Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah. Untuk masa pajak hingga Agustus 2021, dendanya akan dihapus jika membayar pajak pada periode hingga akhir tahun ini.

Baca Juga  Sebelas PNS Senior Diminta Daftar Open Bidding Sekda, Ini Nama-namanya

“Penghapusan denda ini berlaku sampai akhir tahun lah, sudah berjalan sejak 1 Oktober. Kita kan kejar target harus capai di 2021 ini. Jadi mereka yang bayar tahun 2020, tahun 2019, tahun 2018 dan seterusnya, harusnya kan kena denda, nah itu kita hapuskan,” tutupnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *