Alokasi Bantuan RTLH Di Kota Bogor 2022, Seribu Rumah Kena Pangkas

by -
ILUSTRASI. (Foto:Fadli/Metropolitan)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor masih membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor.

KETUA DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengaku belum ada kata sepakat atas seluruh postur RAPBD 2022. Sehingga bakal dilakukan rapat penajaman rasionali­sasi pada Kamis (25/11).

“Kami mengapresiasi sudah seimbangnya belanja dan pendapatan dalam RAPBD 2022 melalui pemangkasan (rasionalisasi) belanja daerah. Tapi kami belum menyetujui penuh, karena kami belum punya pandangan yang sama tentang rencana pemangka­san beberapa program prio­ritas. Padahal, program ter­sebut sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Salah satu program prioritas yang diusulkan dikurangi TAPD adalah terkait jumlah ban­tuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari rencana semula 4.500 sasaran, diku­rangi 1.000 menjadi hanya 3.500 penerima.

Baca Juga  Pemkot Bogor Ajukan Anggaran Perbaikan RTLH 1,5 Miliar di APBD Perubahan 2021

“Salah satu hal krusial ada­lah terkait anggaran RTLH. Banyak warga yang membu­tuhkan. Mendesak diang­garkan, sementara anggaran untuk infrastruktur tengah kota ataupun pembebasan lahan yang belum jelas ur­gensinya seharusnya dapat ditunda,” terangnya.

Di tempat yang sama, Wa­kil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubra­ta, meminta TAPD Kota Bo­gor kembali merumuskan rasionalisasi anggaran tanpa harus memotong pos ang­garan RTLH. Sebab, angga­ran untuk pembangunan RTLH merupakan salah satu pos esensial yang harus dijaga karena programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Saya minta RTLH tetap bisa dipertahankan 4.000 rumah dan sesuai target ba­hwa dalam lima tahun itu kita bisa menyentuh 20.000 rumah. Jadi, saya minta ang­garannya jangan dipangkas,” ujarnya.

Baca Juga  Dewan Minta Tunda Alokasi Anggaran Bagi Kades Bermasalah

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, menyinggung soal rencana adanya rasiona­lisasi RTLH sebanyak 1.000 rumah. Ia meminta agar se­belum melakukan rasionali­sasi, TAPD memberikan in­formasi terlebih dulu kepada DPRD Kota Bogor wilayah mana saja yang akan dirasio­nalisasi.

“Kami berharap informasi ini lebih awal diberikan. Kami berharap itu tidak dilakukan, apalagi kalau dikaitkan dengan program kerja wali kota kan untuk mengurangi RTLH,” tuntas politisi Golkar itu. (ryn/ eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *