Bangun Ibu Kota Baru, Bima Arya Dimodali Tanah Rp345,7 M

by -

Wali Kota Bogor Bima Arya kembali melemparkan usulan terkait rencana pembangunan kantor baru untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Rencana ini mencuat lagi setelah Pemkot Bogor ‘dimodali’ ratusan miliar rupiah oleh pemerintah pusat lewat hibah tanah.

PEMKOT Bogor secara resmi mendapatkan hibah aset lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas total 10,2 hek­tare dari pemerintah pusat melalui Dirjen Kekayaan Ne­gara. Rencananya, hibah dengan nilai aset lahan ke­seluruhan sebesar Rp345,7 miliar itu akan dimanfaatkan untuk membangun ibu kota baru.

“Membangun kota itu kan juga menyiapkan masa depan. Salah satu yang harus kita antisipasi adalah keterbatasan lahan untuk pelayanan, ke­terbatasan lahan untuk pe­mukiman, dan mobilitas warga yang harus dikendali­kan supaya tersebar tak hanya di pusat kota,” kata Bogor Bima Arya di Balai Kota Bogor, Kamis (25/11).

Bima mengaku saat ini pe­merintah pusat sudah mela­kukan proses hibah beberapa lahan eks BLBI tersebut untuk Pemkot Bogor. Hibah lahan eks BLBI tersebut berupa bi­dang tanah seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa, Ke­camatan Bogor Timur, dengan luas 3,35 hektare.

Kemudian, bidang tanah seluas 3,35 hektare di Kelu­rahan Empang, Bogor Selatan, dan enam bidang tanah lain­nya dengan total 9.790 meter persegi di kawasan Jalan R3. “Lahan ini memiliki nilai aset keseluruhan sebesar Rp345,7 miliar,” jelasnya.

Baca Juga  Pansus Lkpj Tuntut Bima Arya Tegas

Bima mengaku bahwa salah satu bidang tanah tersebut, yakni lahan 6 hektare di Ka­tulampa, akan direncanakan menjadi lokasi Pusat Pemerin­tahan Kota Bogor yang baru. Balai kota dan kantor pemerin­tahan yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan.

“Insya Allah sesuai konsep perencanaan kota, akan men­gurangi beban pusat Kota Bogor di kawasan Istana dan Kebun Raya, dan menjadikan kawasan tersebut sebagai ka­wasan pusaka yang lestari,” papar wali kota dua periode itu.

Bima menyebut rencana pembangunan Pusat Pemerin­tahan Kota Bogor sebetulnya bukan wacana baru, tetapi sudah sejak lama diwacana­kan. Sebab, perkantoran ek­sisting tidak sesuai perenca­naan Kota Bogor.

“Jadi harus ada redistribusi fungsi ke pinggir. Karena kalau semua tetap di tengah, akan parah di sini. Kita selamatkan Kebun Raya. Pusat kota ini menjadi kota pusaka yang lestari, heritage, dan green. Kira-kira begitu,” paparnya.

Ke depan, tambah Bima, pemanfaatan seluruh lahan tersebut akan dibicarakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disesuaikan dengan peren­canaan kota.

“Nanti akan bersama-sama dewan membahas perenca­naannya gimana, pengang­garannya dan pembangunan­nya seperti apa,” katanya.

“Kita rencanakan terinte­grasi, terpadu. Kalau sekarang kan dinas misah-misah. Ya ada yang di Kayumanis, ada yang di Bogor Selatan, ada yang di Tanahsareal. Misah-misah semuanya. Nanti di sana disatukan, lebih praktis dan efisien,” terangnya.

Baca Juga  Ini Permintaan Bima ke RK

Bima menyebut Pusat Pe­merintahan Kota Bogor yang baru menjadi model bagi green building, atau gedung yang ramah lingkungan yang ber­kontribusi untuk mengurangi emisi. “Karena wilayahnya masih asri di sana,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengaku akan membahas secara khusus terkait peman­faatan lahan eks BLBI oleh Pemkot Bogor.

“Ada beberapa tempat, ada beberapa titik yang nantinya tentu aset ini akan sama-sama kita diskusikan rencana Pem­kot (ke depan, red) seperti apa,” ucapnya.

Politisi Partai Keadilan Se­jahtera (PKS) itu menamba­hkan, DPRD akan memberi masukan, termasuk kebutuhan sarana perkantoran publik yang representatif, aksesibel, dan bisa terjamah publik se­cara baik.

Kedua, terkait pemanfaatan aset tersebut untuk bagai­mana bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

“Sebetulnya aset kita ini ba­nyak sekali di Pemkot Bogor. Masalahnya adalah di bukti kepemilikan hak yang kedua adalah bukti administrasinya,” kata Atang.

“Kita harap tambahan aset yang diberikan Kementerian Keuangan yang berupa bekas aset BLBI ini betul-betul bisa dimanfaatkan penuh untuk kepentingan sarana publik, sarana layanan publik, dan juga aktivitas ekonomi,” ha­rapnya.

Baca Juga  Lubang Menganga juga Bahayakan Pengendara Jalan

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Dr Trubus mengatakan, usulan Wali Kota Bogor Bima Arya bukan­nya tidak boleh. Namun, ia menilai waktunya tidak tepat. Sebab, saat ini pandemi Co­vid-19 saja belum mereda.

“Saya kira usulan itu belum tepat karena Covid belum reda. Lebih baik ditunda sam­pai ada perkembangan lebih lanjut. Dan semoga juga tidak ada gelombang ketiga,” ung­kap Trubus.

Selain itu, menurut Trubus, hal penting lainnya yaitu pe­merintah juga sebaiknya mela­kukan konsultasi publik serta membuat transparansi sepu­tar kebutuhan anggaran yang diperlukan serta peruntukkan­nya, sebelum wacana itu men­cuat. “Harus yang namanya konsultasi publik dengan ma­syarakat. Baiknya bagaimana, masyarakat harus diminta masukannya,” pesannya.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Wali Kota Bogor Bima Arya harus siap menyediakan ang­garan khusus untuk membangun ibu kota baru dan tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­rah (APBD).

”Saya harap ini akan men­ciptakan kegiatan ekonomi untuk (mendukung, red) pe­mulihan akibat Covid-19, yang kita semua melihat kegiatan ekonomi kita sangat terpeng­aruh akibat Covid-19. Jadi langkah-langkah ini saya ha­rap juga akan memulihkan perekonomian, tidak hanya di Kota Bogor tapi sekitarnya,” tandasnya. (rez/rb/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *