Bima Arya : Populisme Akar Masalah HAM

by -
Wali Kota Bogor Bima Arya saat memberikan sambutan. (Dok. Prokompim Kota Bogor)

METROPOLITAN.id – Ketua Asosiasi Wali Kota se-Indonesia Bima Arya mengungkapkan bahwa menguatnya konflik sosial, agama dan politik di sejumlah negara di dunia membuat mereka terpecah belah.

Tidak sedikit pula peradaban kota maju di yang dibangun dengan teknologi canggih hancur dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Hal itu diungkapkan Bima Arya dalam Dialog Nasional ‘Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Minoritas di Tingkat Kota’ pada Festival HAM 2021, Kota Semarang, Rabu (17/11).

Menurutnya, sejarah dunia memberikan banyak sekali pelajaran. Banyak peradaban kota yang maju, yang hebat, yang dibangun cukup lama dengan teknologi yang canggih dengan keterampilan yang jauh melebihi rata-rata, tetapi kemudian hancur dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Karena konflik sosial, konflik agama, konflik politik,” ungkap Bima Arya.

Baca Juga  Raa Cha Pajajaran Bogor Manjakan Lidah Pecinta Suki dan Barbeque Khas Thailand

Saat menyampaikan ini, Bima Arya sembari memperlihatkan gambaran konflik di Aleppo, Suriah dan konflik akibat hak individu yang hilang di Ukraina, Eropa Timur.

Pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor ini menambahkan, teknologi yang canggih, infrastruktur yang dahsyat bisa hancur sekejap karena konflik.

Jadi, menurut Bima, membangun kota bukan hanya membangun lembaganya, bukan hanya perangkat politiknya, bukan hanya infrastrukturnya. Tetapi membangun kota adalah membangun manusianya yang menghormati sesama manusia.

Namun, kata Bima, para pemimpin, termasuk kepala daerah dihadapkan pada tantangan berat.

“Demokrasi liberal, kontestasi politik, dikejar target-target politik sering kali kemudian memunculkan pemimpin yang orientasinya jangka pendek, populisme, menelurkan kebijakan-kebijakan yang populer saat itu tapi belum tentu berdimensi jangka panjang,” kata Bima.

Baca Juga  Pemerintah Maksimalkan Potensi Ponpes demi Kejar Target Inklusi Keuangan

“Targetnya mungkin dukungan politik. Targetnya mungkin membangun kekuatan politik di kalangan tertentu. Tapi berbahayanya bisa terjebak ke dalam narasi politik-politik sektarian yang jauh dari target kita membangun manusia dan memuliakan manusia. Tekanan massa, demonstrasi atas nama agama, isu-isu hukum yang bercampur dengan politik sehingga berat untuk melangkah,” beber Bima.

Padahal, lanjut Bima, bagi para kepala daerah memanusiakan manusia dan menjamin hak minoritas tanpa terkecuali adalah kewajiban yang paling utama.

“Terdengar berat, tapi sejatinya kita semua punya tradisi luhur luhur. Punya nilai lokal yang mengalir dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, yakni kebersamaan dalam keberagaman. Ini investasi sosial dari para pendahulu kita di setiap daerah untuk membangun peradaban kota, untuk membangun kota yang inklusif, membangun kota untuk semua,” imbuhnya.

Baca Juga  Meski Diterapkan Ganjil genap, Beberapa Titik di Puncak Jadi Biang Kemacetan

Jadi, menurut Bima, membangun generasi adalah mendemonstrasikan keberpihakan kepada minoritas agar mereka merasa ikut memiliki kota yang dicintai.

“Membangun generasi adalah menyelesaikan persoalan hukum. Walaupun ditekan kelompok ekstrim. Membangun generasi adalah menciptakan ruang terbuka publik yang nyaman bagi semua, tempat warga saling berbagi, apapun pilihan Pilkadanya, pilihan Pilpresnya dan apapun pekerjaan dan latar belakang sosialnya,” tandas Bima.

Untuk itu, Bima Arya mengajak para kepala daerah, khususnya yang tergabung dalam APEKSI untuk berjuang menggerakkan kolaborasi  agar terbangun peradaban kota yang terbuka dan inklusif.

“Perbedaan adalah keniscayaan, karena keberagaman adalah keharusan. Tetapi kebersamaan dan persatuan harus terus kita perjuangkan. Mari kita terus berkolaborasi membangun kota yang inklusif, kota yang memanusiakan manusia,” pungkasnya. (*/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *